Migrasi Pertamax ke Pertalite: Efek Domino di Baik Kenaikan BBM yang Mengintai

Suara.com - Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter bukan sekadar perubahan angka di papan SPBU. Dalam hitungan jam, kebijakan itu mulai mengubah kebiasaan jutaan pengguna kendaraan.

Di sejumlah SPBU, antrean Pertalite tampak semakin padat. Sementara di jalur Pertamax, suasananya jauh lebih lengang.

Bagi banyak orang, terutama mahasiswa, pekerja, dan pengemudi ojek online, lonjakan harga hingga Rp3.950 per liter membuat pilihan bahan bakar kini lebih ditentukan isi dompet ketimbang preferensi kendaraan.

"Saya biasanya ngisi Pertamax, tapi kalau naiknya segini ya mikir-mikir, apalagi gaji nggak ikut naik," kata Ian, pekerja swasta di Yogyakarta.

Pemandangan serupa terlihat di SPBU 34.15417 Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan. Antrean sepeda motor mengular di dispenser Pertalite. Sebagian besar pengantre adalah mahasiswa dan pengemudi ojol yang berburu bahan bakar lebih murah.

Fenomena itu menjadi gambaran awal dampak kenaikan BBM nonsubsidi. Ketika harga melonjak, sebagian konsumen tak butuh waktu lama untuk berpindah pilihan.

Mengapa Pemerintah Membiarkan Pertamax Naik Tajam?

Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi menilai kenaikan harga Pertamax menunjukkan pemerintah mulai realistis menghadapi tekanan fiskal yang kian berat.

Selama tiga bulan terakhir, harga Pertamax ditahan. Namun kenaikan harga minyak dan biaya energi membuat ruang pemerintah untuk mempertahankan harga semakin sempit.

"Setelah ditahan selama 3 bulan, Pemerintah akhirnya menaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Penaikan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah mulai realistis untuk mengurangi beban pengeluaran APBN untuk bayar kompensasi," kata Fahmy.

Logikanya sederhana. Ketika harga BBM nonsubsidi dinaikkan, beban kompensasi yang harus ditanggung negara berkurang. APBN pun bisa bernapas lebih lega.

Namun persoalannya tidak sesederhana itu.

Di lapangan, kenaikan harga justru membuka persoalan baru: semakin banyak konsumen mulai melirik Pertalite.

Dengan harga Pertamax Rp16.250 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter, selisih keduanya kini mencapai Rp6.250 per liter.

Angka itu terdengar kecil jika dihitung sekali isi. Tetapi dalam sebulan, dampaknya terasa.

Pengguna motor yang menghabiskan sekitar 30 liter BBM per bulan harus merogoh kocek tambahan sekitar Rp187.500 jika tetap memakai Pertamax.

Untuk pengemudi ojol atau pekerja lapangan yang mengonsumsi sekitar 80 liter per bulan, selisihnya bisa menembus Rp500.000.

Bagi banyak keluarga, uang sebesar itu bukan angka kecil.

Migrasi ke Pertalite

Kalkulasi ekonomi itu kini mulai terlihat di SPBU.

Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Zaidan Fakhir Heryani, mengaku selama ini terbiasa menggunakan Pertamax. Namun kenaikan harga membuatnya berpikir ulang.

"Kalau dihitung-hitung tetap rugi kalau pakai Pertamax, walaupun pakai Pertalite, servis rutinnya jadi lebih cepat," ujar Zaidan.

Keluhan yang sama datang dari pengemudi ojol asal Ciledug, Ali Astijanto Joe Ponti.

"Kadang kita sendiri kebingungan bagaimana menutupi biaya operasional untuk bahan bakarnya," kata Ali.

Di tengah pendapatan yang tidak ikut naik, Pertalite menjadi pilihan paling masuk akal. Akibatnya, migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi mulai terlihat.

Pertanyaannya, apakah ini hanya reaksi sesaat atau awal dari perpindahan yang lebih besar?

Fahmy melihat potensi migrasi tersebut tidak bisa dianggap remeh.

"Perbedaan harga sebesar itu berpotensi memicu konsumen Pertamax berbondong migrasi ke Pertalite," ujarnya.

Di sinilah paradoks mulai muncul.

Pemerintah menaikkan harga Pertamax untuk mengurangi beban APBN. Tetapi jika pengguna Pertamax beralih ke Pertalite dalam jumlah besar, konsumsi BBM subsidi justru meningkat.

Artinya, pengeluaran negara bisa kembali membengkak.

"Dampaknya, beban APBN untuk subsidi BBM semakin membengkak. Kalau migrasi besar-besaran terjadi, tujuan mengurangi beban APBN tidak tercapai," kata Fahmy.

Bukan hanya APBN yang terancam.

Jika konsumsi Pertalite melonjak sementara kuotanya tidak berubah, risiko kelangkaan mulai mengintai. Antrean di SPBU bisa semakin panjang, bahkan berpotensi memicu persoalan sosial.

"Dampak lain migrasi dari Pertamax ke Pertalite akan meningkatkan kuota Pertalite. Kalau tidak ada penambahan kuota Pertalite pasca penaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrean di SPBU mengular. Kelangkaan itu bisa memicu masalah sosial, yang mengganggu stabilitas negara," tutur Fahmy.

Dilema yang Sulit Dihindari

Pakar Kebijakan Publik UGM Agustinus Subarsono menilai keputusan pemerintah sebenarnya lahir dari situasi yang tidak mudah.

"Harga minyak dunia dan biaya produksi naik, sementara nilai tukar rupiah melemah. Pilihan pemerintah adalah rasional dengan menaikan harga BBM non-subsidi, meskipun itu tidak populer," kata Subarsono.

Menurut dia, kemampuan APBN untuk terus menahan lonjakan harga energi semakin terbatas. Defisit anggaran hingga Mei 2026 sudah mencapai Rp180,4 triliun. Di saat bersamaan, pelemahan rupiah dan ketidakpastian geopolitik global ikut menekan biaya impor energi.

Karena itu, pemerintah memilih menaikkan harga BBM nonsubsidi sambil tetap mempertahankan Pertalite.

"Kenaikan harga BBM non-subsidi berarti pemerintah memaksa kelompok masyarakat kelas ekonomi atas ikut share pada beban ekonomi negara," ujar Subarsono.

Masalahnya, semakin lebar jarak harga antara Pertamax dan Pertalite, semakin besar pula dorongan bagi konsumen untuk berpindah.

Di satu sisi, pemerintah harus menjaga kesehatan APBN. Di sisi lain, pemerintah juga harus mengantisipasi lonjakan konsumsi Pertalite dan risiko gejolak sosial yang mungkin muncul.

"Dalam kondisi seperti ini pemerintah akan menanggung risiko politik yang tidak kecil karena bisa terjadi demo masyarakat," ungkap Subarsono.

Pada akhirnya, kenaikan harga Pertamax menghadirkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar soal BBM.

Seberapa banyak pengguna Pertamax yang akan beralih ke Pertalite? Apakah kuota yang ada cukup menampung lonjakan permintaan? Dan mampukah pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan stabilitas sosial?