Haris Rusly Moti: Anomali Gerakan Sosial Saat Ini Justru Anti-Rakyat dan Adopsi Narasi Neoliberal

Suara.com - Eksponen gerakan Reformasi 98, Haris Rusly Moti, mengkritik gerakan sosial dewasa ini yang ia nilai mengalami pergeseran cukup tajam.

Haris menyorot fenomena yang ia sebut sebagai "anomali" dalam tradisi gerakan sosial di Tanah Air.

Menurutnya, narasi-narasi yang dikembangkan oleh sejumlah kelompok mahasiswa dan intelektual saat ini justru berseberangan dengan semangat kemandirian nasional yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

Haris mengungkapkan kegelisahannya terhadap munculnya narasi-narasi negatif yang menurutnya tidak memiliki dasar konstruktif bagi masa depan bangsa. Ia menilai ada upaya sistematis untuk membangun pesimisme di tengah masyarakat.

“Bila diperhatikan, narasi Indonesia Bangkrut, Indonesia Gelap, Kabuar dari Indonesia, Buang Rupiah, itu anti kemandirian Indonesia. Ini sangat anomali dan tak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial," kata Haris Rusly yang juga pemrakarsa 98 Resolution Network ini, Minggu (14/6/2026).

Perbandingan dengan Narasi Revolusi Kemerdekaan

Haris membandingkan kondisi saat ini dengan sejarah emas perjuangan intelektual Indonesia di masa lalu.

Ia merujuk pada keberanian Mohammad Hatta dan Soekarno, yang menggunakan panggung pengadilan kolonial bukan untuk menghujat bangsa sendiri, melainkan untuk membangun optimisme kemerdekaan.

Pada tahun 1928, Bung Hatta membacakan pledoi legendaris di depan pengadilan kolonial Den Haag, Belanda, yang membangun narasi Indonesia Merdeka.

Dua tahun kemudian, pada 1930, Bung Karno tampil di depan pengadilan kolonial di Bandung dengan pidato 'Indonesia Menggugat'. Keduanya menyajikan narasi anti-tesis yang jelas terhadap kolonialisme, yaitu kedaulatan penuh.

“Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, justru muncul narasi anti kemandirian. Sangat menyakitkan, karena narasi seperti ini justru digerakin oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial”, ujar Haris.

Di sisi lain, Haris Rusly Moti melihat sebuah fenomena menarik di pusat kekuasaan saat ini.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto justru menjadi sosok yang menghidupkan kembali narasi revolusi kemerdekaan, yang selama ini hanya menjadi wacana di arus pinggiran gerakan sosial.

Narasi mengenai kemandirian ekonomi dan penghentian perampokan sumber daya alam (SDA) oleh oligarki, kini justru menjadi arus utama di Istana Negara.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo secara konsisten menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri dan berdaulat secara ekonomi.

Langkah ini, menurut Haris, bukan sekadar retorika atau "omon-omon", melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret untuk membangun ekonomi nasional yang berdikari.

“Saat para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil”, ucap Haris.

Kritik yang Kehilangan Substansi Intelektual

Haris menyayangkan sikap para pengkritik pemerintah, yang dinilainya mulai kehilangan arah dan substansi.

Ia menduga,  serangan-serangan yang bersifat personal terhadap Presiden merupakan bentuk frustasi karena ketidakmampuan mereka dalam menyusun anti-tesis kebijakan yang lebih baik.

“Tampaknya, mereka tak punya kapasitas intelektual membuat antitesis pandangan serta kebijakan Presiden Prabowo. Makanya yang dilakukan adalah mencari-cari masalah dengan mengintrik serta menghina pribadi presiden," kata Haris.

Lebih jauh, Haris mensinyalir adanya upaya memancing respons represif dari pemerintah melalui hinaan pribadi tersebut.

Tujuannya adalah untuk menciptakan stigma bahwa pemerintah saat ini bersifat otoriter dan anti-demokrasi.

“Mereka berharap intrik dan hinaan terhadap presiden direspons secara represif. Dengandemikian, mereka menemukan alasan lanjutan untuk memframing bahwa rezim ini otoritarian anti demokrasi."

Tradisi Gerakan Sosial dan Bahaya Neoliberalisme

Dalam sejarahnya, gerakan sosial selalu menawarkan alternatif terhadap situasi yang dianggap menyimpang.

Haris mencontohkan bagaimana gerakan Orde Baru fokus pada demokrasi sebagai anti-tesis otoritarianisme, atau gerakan awal reformasi yang melawan privatisasi BUMN dan pencabutan subsidi rakyat akibat kebijakan neoliberalisme.

Namun, Haris melihat ada keanehan pada gerakan saat ini. Ia menilai kelompok pengkritik justru mengadopsi pola pikir neoliberal yang menganggap bantuan atau alokasi APBN untuk rakyat sebagai sebuah kesalahan.

“Ini memprihatinkan, karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan pro-rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran”, jelas Haris.

Haris menyoroti penolakan terhadap program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, hingga sekolah rakyat.

Ia menganggap penolakan terhadap program-program tersebut adalah anomali paling ekstrim dalam sejarah gerakan sosial di Indonesia.

“Menurut saya, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung neyalan, sekolah rakyat, adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tak mendapat simpati dan dukungan rakyat," kata Haris.

Mengenai potensi korupsi dalam program-program bantuan sosial, Haris menegaskan yang harus diperbaiki adalah sistem pengawasan dan penindakan terhadap oknum pengkhianat negara, bukan dengan menghentikan program yang bermanfaat bagi rakyat banyak.

“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar”, ujar Haris.

Sebagai penutup, Haris memberikan tantangan terbuka kepada para aktivis dan pengkritik untuk kembali ke jalur intelektual dengan menawarkan konstruksi pandangan yang nyata sebagai pembanding kebijakan pemerintah.

“Saya tidak yakin mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng-anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo”, kata Haris.