Buntut Dugaan Korupsi MBG, Kejagung Gandeng BPKP Audit Pengadaan di BGN

Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami seluruh proses pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul dugaan penggelembungan harga yang dilakukan oleh mantan pimpinan BGN, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menelusuri kemungkinan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut.

"Semua pengadaan akan kita teliti. Kita bekerja sama dengan BPKP. Nanti kita lihat kewajarannya seperti apa. Semua akan kita buka," kata Febrie di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPA), Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026).

Febrie menegaskan, Kejagung ingin memastikan BGN dapat kembali menjalankan fungsinya sesuai tujuan awal, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang jelas kita ingin bagaimana BGN ini berjalan sesuai rencana awal. Tujuan awalnya kan untuk anak-anak kita supaya bergizi, sehingga ketika berangkat ke sekolah perutnya terisi dan mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik," ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak, Febrie berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya melalui keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan.

"Kalau nanti vendornya memang berasal dari masyarakat sekitar, sayurnya dari petani sekitar, ayamnya juga dari daerah setempat, tentu itu yang kita harapkan," katanya.

Karena itu, Kejagung akan terus mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi agar tujuan baik dari program MBG dapat tercapai.

"Makanya kita proses, kita buka semuanya. Kita dorong agar tujuan baik MBG ini benar-benar berhasil. Tolong juga dijaga agar yang sekarang bisa menjalankan program ini sesuai harapan. Ini untuk anak-anak bangsa," tutup Febrie.