Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi mendalam terkait jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam langkah efisiensi tersebut, BGN membuka peluang untuk menghentikan pemberian makan gratis bagi siswa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan, bahwa langkah pengurangan jumlah penerima ini diambil agar intervensi gizi yang dilakukan pemerintah dapat mencapai sasaran yang lebih spesifik dan efektif.

"Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," ujar Arum di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Arum memberikan gambaran bahwa salah satu kelompok yang berpotensi dipangkas adalah siswa jenjang SMA, terutama mereka yang menempuh pendidikan di sekolah elit atau berasal dari keluarga mampu.

Menurutnya, kelompok ini dinilai tidak terlalu membutuhkan intervensi makanan gratis dari pemerintah.

"Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100.000, Rp200.000 gitu ya. Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi," jelasnya.

Berdasarkan perhitungan internal BGN, penghapusan jenjang SMA dari daftar penerima manfaat diprediksi dapat mengurangi jumlah penerima hingga sekitar 8 juta orang.

Arum menegaskan bahwa proses refocusing ini terus dikaji agar anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih tepat tanpa mengabaikan esensi dari program perbaikan gizi nasional.

"Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memberikan penjelasan terkait alasan pelaksanaan rapat kerja antara Komisi IX dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar secara tertutup.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk menjaga akurasi informasi terkait anggaran yang sedang dibahas.

Charles menjelaskan, bahwa secara prosedural, pembahasan mengenai anggaran di Komisi IX DPR RI memang lazimnya dilakukan dalam pertemuan tertutup.

Namun, khusus untuk rapat kali ini, terdapat alasan substansial di balik kerahasiaan tersebut.

"Rapat di Komisi IX memang selama ini dilakukan tertutup ketika membahas anggaran. Tadi kita juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan, dan akhirnya kita putuskan untuk tertutup," ujar Charles disela-sela Rapat Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Lebih lanjut, Charles mengungkapkan bahwa pagu anggaran indikatif tahun 2027 yang disajikan dalam rapat tersebut belum mencerminkan rencana kerja yang akan dijalankan oleh manajemen BGN saat ini.

Hal ini dikarenakan draf anggaran tersebut merupakan warisan dari pengurus atau kepemimpinan yang lama.

"Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan. Pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama," jelasnya.

Saat ini, pihak Badan Gizi Nasional disebut tengah memerlukan waktu tambahan untuk menyusun ulang program-program strategis yang akan dieksekusi pada tahun 2027, termasuk melakukan verifikasi terhadap jumlah penerima manfaat.