REGIONAL:
- Aliansi BEM Bersatu menduga Jenderal TNI (Purn) SS terlibat mendanai gerakan penolakan program Makan Bergizi Gratis di Jakarta.
- Indikasi tersebut didasarkan pada kepemilikan mobil mantan Ketua BEM UGM serta kehadiran tokoh politik dalam forum nasional.
- BEM Bersatu menolak intervensi politik dalam gerakan mahasiswa dan mendesak sterilisasi aksi dari segala kepentingan elite praktis.
Suara.com - Aliansi mahasiswa yang menamakan diri BEM Bersatu menduga ada oknum mantan petinggi militer, yakni Jenderal TNI (Purnawirawan) SS di balik gerakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026), mengatakan salah satu indikasi terlihat dari kepemilikan mobil mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto yang belakangan mengkritik program tersebut.
“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan Jenderal TNI Purnawirawan AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi,” kata Rahmat sebagaimana dilansir Antara.
Menurut dia, dugaan keterkaitan di antara keduanya diperkuat oleh kehadiran Tiyo dalam forum yang sama dengan purnawirawan tersebut.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ucap Rahmat.
Dalam konferensi pers, BEM Bersatu pun menyatakan menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat.
Pernyataan itu disampaikan merespons sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini.
“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” katanya.
BEM Bersatu juga mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Menurut aliansi itu, di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama.
“Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” ujar Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu menyatakan menolak narasi krisis yang, menurut mereka, tidak berbasis data utuh. Hal itu dinilai berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, seperti pemberantasan korupsi.
“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ujarnya.
Rahmat lebih lanjut menyampaikan, BEM Bersatu mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis.
BEM Bersatu juga mendukung keberlangsungan program MBG dengan catatan perbaikan tata kelola, mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi tanpa "pandang bulu", serta mengajak mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum atas pengusutan itu secara kritis dan objektif.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” kata dia.
TERPOPULER
