- Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyatakan gelombang kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sulit berkembang menjadi gerakan masif.
- Kurangnya soliditas di kalangan mahasiswa serta terbelahnya dukungan masyarakat menjadi faktor utama penghambat eskalasi gerakan politik nasional tersebut.
- Kritik mahasiswa pada Rabu (17/6/2026) tetap berperan penting sebagai pengingat agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai program bermasalah.
Suara.com - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai gelombang kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum akan berkembang menjadi gerakan politik besar seperti yang terjadi pada Reformasi 1998.
Menurut dia, gerakan mahasiswa memang berpotensi menguat apabila pemerintah tidak merespons berbagai tuntutan dan kritik yang disampaikan.
"Gerakan mahasiswa kembali menjadi kekuatan politik bila pemerintah tidak merespon tuntutannya. Ada kemungkinan eskalasi kritik mahasiswa akan semakin besar," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (17/6/2026).
Meski begitu, ia menilai peluang lahirnya gerakan mahasiswa yang masif seperti pada 1998 relatif kecil. Sebab, kondisi sosial dan politik saat ini berbeda dengan situasi menjelang runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
"Namun eskalasinya tampaknya tidak sebesar dan semasif saat Reformasi tahun 1998. Saat itu hampir semua elemen masyarakat mendukung gerakan mahasiswa," ujarnya.
Jamiluddin melihat saat ini bahkan suara mahasiswa sendiri belum sepenuhnya solid dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah.
Sebagai contoh, kata dia, terdapat perbedaan pandangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian mahasiswa menuntut program tersebut dihentikan, sementara kelompok lain hanya meminta evaluasi dan perbaikan pelaksanaannya.
Kondisi serupa juga terjadi di kalangan masyarakat luas. Dukungan terhadap berbagai aksi kritik mahasiswa dinilai belum bulat karena masih terdapat kelompok yang mendukung pemerintah.
"Dukungan elemen masyarakat juga terbelah. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang tidak," tuturnya.
Karena itu, Jamiluddin memandang kecil kemungkinan gerakan mahasiswa berkembang menjadi kekuatan politik nasional sebesar Reformasi 1998.
Namun, ia menilai kritik yang disuarakan mahasiswa tetap memiliki peran penting sebagai pengingat bagi pemerintah.
"Gerakan mahasiswa ini dapat memantik pemerintah untuk mengevaluasi semua programnya yang dinilai bermasalah untuk menuju yang lebih baik," pungkasnya.