REGIONAL:
- Media Wahyudi Askar dari Celios mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi Budiman Sudjatmiko terkait kontroversi sikapnya terhadap mahasiswa pada Juni 2026.
- BP Taskin dinilai minim kontribusi nyata karena tidak memiliki instrumen anggaran dan tugasnya tumpang tindih dengan kementerian terkait.
- Celios menyarankan pemerintah melebur BP Taskin ke instansi lain agar pengelolaan pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif dan produktif.
Suara.com - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengevaluasi Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Bukan saja soal kinerja Budiman dan keberadaan BP Taskin, melainkan juga terkait kontroversialnya sikap Budiman dalam diskusi dengan mahasiswa.
Menurut Media, keributan yang terjadi antara Budiman dan mahasiswa justru menjadi bumerang bagi pemerintah dan Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo.
"Jadi saya kira Pak Budiman harus dievaluasi karena jangankan bicara kinerja ya sekarang malah ribut-ribut kontroversi di kampus dan akhirnya justru memberikan tekanan politik kepada kabinet hari ini," kata Media kepada Suara.com, Kamis (18/6/2026).
Banyak pertanyaan yang menjadi dasar mengapa evaluasi terhadap Budiman dan BP Taskin perlu dilakukan.
"Jadi harus dilakukan evaluasi saya kira untuk Pak Budiman apa target dari BP Taskin yang sebetulnya sudah dicapai? Apa dampak BP Taskin terhadap pengentasan kemiskinan? Karena praktis pejabat struktural di bawah BP Taskin juga tidak punya kemampuan setara Bappenas, setara Kementerian Sosial, bahkan juga tidak memikiki instrumen anggaran ya bahkan untuk melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan," tutur Media.
Cuma Bagi Jabatan, Mending Dilebur
Media menyoroti keberadaan BP Taskin yang dinilai memiliki tugas dan fungsu yang tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lain.
Menurutnya pembentukan BP Taskin hanya bagian dari upaya pemerintah berbagi jabatan.
"BP Taskin itu sebetulnya kan secara politik itu hanya bagi-bagi jabatan saja. Kalau instrumennya mereka nggak punya, mereka gak punya anggaran yang siginifikan termasuk juga pengimplementasian program dan lain-lain," kata Media.
Mdia mengatakan sejak awal fungsi dari BP Taskin hanya sebatas sinkronisasi, integrasi termasuk juga mungkin penyusunan master plan dan koordinasi lintas sektor.
Tetapi fungsi tersebut ternyata juga telah terlaksana secara jauh lebih baik dan lebih tepat oleh Bappenas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
"Jadi praktis hingga saat ini BP Taskin itu gak ada kontribusinya sama sekali saya lihat dampaknya pada percepatan program pengentasan kemiskinan," kata Media.
Menurut Media, secara umum yang dikethaui BP Taskin hanya Budiman sebagai pimpinannya. Sementara hasil dari pekerjaan BP Taskin, menurut Media belum signifikan.
"Ya yang dilakukan yang terlihat di mata publik ya kunjungan lapangan, forum diskusi. Jadi hanya aktivitas birokrasi dan ini nggak mencerminkan hasil sama sekali. Apakah memang kemiskinan sekarang terjadi penurunan karena inovasi dari BP Taskin kan nggak juga gitu ya. Jadi relatif sangat minim kontribusinya pada tata kelola pengentasan kemiskinan di Indonesia," kata Media.
Media justru menyarankan agar BP Taskin dilebur ke dalam kementerian lain yang memiliki fungsi serupa.
"Jadi sebaiknya dievaluasi saja mungkin dilebur ke Kementerian Sosial atau Bappenas itu jauh lebih baik ketimbang ya sekarang malah kontra produktif yang dikerjakan juatur jauh dari upaya upaya mempervepat penyelesaian kemiskinan," kata Media.
TERPOPULER
