- Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan partainya resmi menjadi penyeimbang pemerintah sesuai keputusan Rakernas, bukan bersikap abu-abu.
- PDIP berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat serta bersikap kritis secara konstruktif terhadap kebijakan yang kurang tepat.
- Presiden Prabowo Subianto menghargai sikap jujur PDIP tersebut karena dianggap lebih objektif daripada sekadar memberikan pujian berlebihan.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyoroti ketidakjelasan sikap PDI Perjuangan (PDIP) menyusul munculnya tudingan dari BEM Bersatu terkait kehadiran Andi Widjajanto di lokasi demonstrasi mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jazilul menilai, status PDIP sebagai "partai penyeimbang" hingga kini masih terlihat abu-abu dan membingungkan.
Menurutnya, publik menangkap kesan bahwa posisi PDIP tidak tegas karena adanya perbedaan antara pernyataan dan realita di lapangan.
"Belum (jelas), karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," ujar Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menanggapi pembelaan PDIP yang menyatakan kehadiran Andi Widjajanto tidak merepresentasikan instruksi partai, Jazilul menegaskan bahwa ia tidak ingin mencampuri urusan internal PDIP.
Namun, ia menekankan pentingnya integritas politik dalam bersikap.
"Ya tentu itu kita tidak ikut pada urusan rumah tangga PDIP, ya. Tetap apa pun posisi kerja sama tentu ada. Namun, sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B," tegasnya.
Jazilul berharap PDIP segera memberikan kepastian posisi politiknya. Baginya, ketegasan sikap sangat diperlukan agar roda pemerintahan dan dinamika politik nasional dapat bergerak secara transparan dan terukur.