REGIONAL:
- Ketua Umum TMI Don Muzakir mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang resmi berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.
- Program prioritas Presiden Prabowo ini telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat untuk mendukung Indonesia Emas 2045.
- TMI membentuk satgas pengawasan guna memastikan standar pelayanan gizi di berbagai daerah berjalan maksimal sesuai kebijakan pemerintah.
Suara.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (TMI), Don Muzakir, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif bagi anak-anak sekolah, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Don mengaku telah menyampaikan pentingnya program tersebut sejak masa kampanye Presiden Prabowo Subianto di Jawa Tengah.
"Saya dulu pertama kampanye Pak Prabowo Subianto, saya sampaikan di Jawa Tengah. Ada di samping, belakang, dan depan rumah kita, anak berangkat sekolah tidak bisa makan," ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mulai dijalankan secara bertahap di berbagai daerah sejak 6 Januari 2025.
Program ini juga diproyeksikan sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Maret 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 61.239.037 orang, dengan 80,11 persen di antaranya merupakan pelajar.
Don mengatakan dirinya sempat melakukan survei langsung kepada anak-anak sekolah di Jawa Tengah mengenai pelaksanaan MBG. Menurutnya, banyak siswa yang mengaku bersyukur karena kini bisa mendapatkan makanan bergizi di sekolah, terutama mereka yang tidak memperoleh uang saku dari orang tua.
"Begitu ada MBG, buka omprengan sama-sama, jadi dia (siswa) merasa bangga," kata Don kepada awak media usai aksi massa yang digelar Tani Merdeka Indonesia (TMI) bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Tanggapi Penolakan Program MBG
Don juga menanggapi pihak-pihak yang menolak Program MBG, yang menurutnya diduga berkaitan dengan tidak diperolehnya dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Nah, yang menolak MBG ini kan kita ya saya tidak mau menebak-nebaklah entah apa (alasannya). Intinya program prioritas Pak Prabowo ini orang yang membenci tetap tidak suka, itu aja," ujarnya.
Ia menegaskan program tersebut merupakan kebijakan yang baik dan perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Don, Presiden Prabowo bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, telah menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola program.
Sebagai contoh, ia menyinggung pencopotan dan penangkapan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
"Bu Nani bersih-bersih, Presiden Pak Prabowo bersih-bersih, itu penting. Yang ada indikasi bermain, sikat! Karena (program ini berasal dari) uang rakyat. Nah inilah Pak Prabowo berani menyikat. Kalau kita hitung Prof Dadan ini kan kawannya Pak Prabowo. Nah harus disikat! Pak Prabowo tidak pandang bulu dan (program MBG) harus benar-benar dijalankan dengan maksimal," katanya.
Don menambahkan, TMI juga telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pelaksanaan MBG di sejumlah SPPG, antara lain di Provinsi Riau, Jawa Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Ia mengklaim satgas tersebut akan melaporkan SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar kepada Badan Gizi Nasional.
"Karena kan pasti program baik, pelaksanaan yang tidak baik. Nah ini perlu pengawasan kita bersama-sama," pungkasnya.
Reporter: Cornelius Juan Prawira
TERPOPULER
