Mahasiswa Trisakti Sampaikan Tiga Tuntutan di DPR, Soroti Ekonomi hingga Supremasi Sipil

Suara.com - Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan yang disebut sebagai "Tritura" atau tiga tuntutan rakyat.

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, mengatakan tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional yang dinilai semakin memburuk.

"Kami gaungkan untuk memulihkan ekonomi dan politik nasional. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena kami melihat kondisi ekonomi sekarang sangat jatuh, yang dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah dan berdampak pada ekonomi masyarakat," kata Putra.

Menurutnya, salah satu dampak yang dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

"Kami melihat sekarang banyak bahan pokok yang naik, mulai dari beras dan kebutuhan lainnya. Kami juga melakukan survei kepada masyarakat dan para pedagang, mereka mengaku terpaksa menaikkan harga," ujarnya.

Selain itu, Putra menilai pemerintah belum tepat dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berpendapat anggaran negara belum difokuskan pada sektor-sektor yang menjadi prioritas masyarakat.

"Kami melihat bagaimana kebijakan pemerintah tidak memberikan APBN pada skala yang prioritas, yang kemudian berdampak, misalnya, pada kenaikan harga Pertamax," katanya.

Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga Pertamax terhadap konsumsi bahan bakar bersubsidi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat beralih ke Pertalite sehingga memicu kelangkaan.

"Yang dituntut masyarakat adalah ketika Pertamax non-subsidi naik, masyarakat beralih ke Pertalite. Terbukti di beberapa SPBU Pertalite sudah habis," ucap Putra.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan subsidi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

"Makanya kami tuntut agar pemerintah memberikan subsidi yang benar-benar dirasakan rakyat sehingga antrean tidak panjang dan masyarakat tidak kesulitan mengisi bahan bakar," katanya.

Tuntutan kedua yang disampaikan adalah evaluasi terhadap penempatan pejabat pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensinya.

Putra menilai Presiden dan Wakil Presiden perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pejabat yang dianggap tidak memiliki keahlian sesuai bidang tugasnya.

"Kami melihat, misalnya, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepala badan ditunjuk tidak sesuai dengan keahliannya. Dia merupakan ahli serangga, tetapi ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Sementara itu, tuntutan ketiga adalah mengembalikan supremasi sipil. Mahasiswa menilai praktik pemerintahan saat ini semakin menunjukkan nuansa militeristik.

"Beberapa pejabat penting diisi oleh polisi dan tentara. Kemudian revisi undang-undang juga tidak melibatkan rapat dengar pendapat dengan para ahli," kata Putra.

Melalui tiga tuntutan tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dan DPR dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang mereka sampaikan.

"Maka itu kami tuntut sebagai Tritura atau tiga tuntutan rakyat yang akan kami sampaikan kepada orang yang seharusnya bisa menyuarakan suara rakyat," pungkasnya.