Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat

Suara.com - Massa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY meluapkan kekecewaan setelah upaya audiensi di DPRD DIY, Jumat (19/6/2026), hanya direspons oleh dua anggota dewan. Padahal massa meminta masuk ke ruang rapat untuk bertemu seluruh anggota DPRD DIY.

Suasana sempat memanas ketika puluhan mahasiswa bergerak menuju lobi DPRD DIY dan berupaya masuk ke ruang rapat.

Aparat kepolisian tampak bersiaga dan menahan massa agar tidak memasuki ruangan. Negosiasi antara mahasiswa dan dua anggota DPRD DIY yang menemui massa juga berlangsung alot.

Sejumlah massa kemudian bertahan hingga 18.00 WIB sebelum membubarkan diri.

Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturahman Djaguna, menilai DPRD DIY tidak konsisten terhadap kesepakatan awal.

Menurutnya, sejak awal mahasiswa telah mendapat informasi bahwa seluruh massa aksi dapat mengikuti audiensi tanpa perwakilan.

"Pas kita maju untuk terobos ke dalam, ditahan dan kita dibenturkan dan kita ditahan oleh pihak keamanan. Nah, dengan mengatakan harus ada perwakilan 50 orang. Setelah kita masuk lagi di depan pintu, ditahan bahwa kita harus ada perwakilan 10 orang," kata Djaguna, ditemui usai aksi, Jumat petang.

Ia menyebut perubahan syarat tersebut menunjukkan komitmen DPRD DIY terhadap aspirasi mahasiswa tidak dijalankan.

Bahkan, massa menilai lembaga legislatif telah menjauh dari fungsi representasi rakyat.

"Jadi artinya kita tahu kualitas bagaimana harapan-harapan rakyat yang dituangkan di DPR ini tidak lagi menjadi representasi lembaga perwakilan rakyat, tapi menjadi lembaga pengkhianat rakyat itu sendiri," ujarnya.

Forum BEM DIY pun berencana kembali menggelar aksi lanjutan pada Selasa mendatang.

Mereka akan menagih janji DPRD DIY untuk menghadirkan seluruh fraksi dalam audiensi dan mengancam membawa massa yang lebih besar.

"Kita akan menagih janji-janji daripada anggota-anggota Dewan Perwakilan/Pengkhianat Rakyat," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal BEM DIY sekaligus Presiden Mahasiswa UAD, Muhammad Ilham, mengatakan massa aksi membawa sedikitnya delapan tuntutan.

Sejumlah isu yang disoroti di antaranya evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, perlindungan masyarakat adat, hingga pendidikan gratis.

"Soal pendidikan gratis ini menjadi aspirasi kami bersama khususnya kami yang berkuliah di kota pendidikan. Harapannya pendidikan gratis itu segera diwujudkan karena kita mengetahui kenaikan SPP di setiap kampus ini, ini mencekik rakyat," kata Ilham.

Sementara itu, Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono, mengatakan pihaknya hanya melaporkan hasil negosiasi kepada pimpinan DPRD DIY.

Menurutnya, keputusan menghadirkan seluruh fraksi dalam audiensi berada di tangan pimpinan dewan.

"Ya, satu sebatas lapor ke pimpinan bahwa negosiasinya Selasa akan kembali dan minta dihadirkan semua fraksi. Ya tugas saya sampai situ," ujar Yudi.

Ia mengaku pembatasan jumlah peserta audiensi dilakukan demi menjaga situasi tetap kondusif dan mempertimbangkan aspek keamanan.

Yudi berharap aksi lanjutan pada Selasa mendatang dapat berlangsung tertib dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.