Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan adanya penghematan besar-besaran dalam alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan hasil penyisiran tata kelola, anggaran program unggulan tersebut dipangkas atau diefisiensikan hingga Rp70 triliun.

Hal ini disampaikan Saan Mustopa usai pimpinan DPR RI melakukan audiensi dengan perwakilan massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Saan menjelaskan, bahwa kepastian mengenai efisiensi anggaran ini didapat setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, di hadapan para mahasiswa dalam audiensi tadi.

"Tadi Pak Dasco komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nanik, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan," ujar Saan dalam konferensi pers.

Menurut Saan, angka fantastis tersebut merupakan hasil dari penyisiran terhadap berbagai program dalam skema Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak efisien.

Pihak DPR menekankan bahwa efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi esensi program, namun lebih kepada perbaikan tata kelola agar tepat sasaran.

"Hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, memaparkan rencana besar terkait anggaran dan transformasi lembaga untuk tahun 2027.

Dalam rapat kerja perdana bersama Komisi IX DPR RI, BGN mengungkapkan pagu indikatif tahun 2027 mencapai Rp270,2 triliun, namun diiringi dengan rencana efisiensi yang ketat melalui refocusing penerima manfaat.

Rapat itu sebelumnya digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Rapat itu menjadi ajang perkenalan pimpinan baru BGN sekaligus pembahasan teknokrasi anggaran.

Arumsari menyebut, berdasarkan alokasi dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, anggaran sebesar Rp270.201.499.678.000 diproyeksikan untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat.

Namun jumlah tersebut merupakan pagu anggaran yang disusun ketika BGN era kepemimpinan yang lama yakni Dadan Hindaya Cs. Angka tersebut akan ditata ulang atau refocusing kembali di era kepemimpinan BGN yang baru.

"Namun tadi ketika kami sampaikan bahwa di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya. Nah, Juli sampai akhir 2026 kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan," kata Arumsari usai rapat.

Arumsari menegaskan, bahwa pihaknya tengah melakukan langkah-langkah perbaikan agar intervensi gizi lebih tepat sasaran.

Salah satu kebijakan yang sedang diuji coba (exercise) contoh mencoret kategori siswa SMA, terutama dari keluarga mampu, dari daftar penerima Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Tujuannya adalah bagaimana indikator intervensi gizi tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh gampang, untuk SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA yang high class yang uang sakunya sudah Rp100 ribu-Rp200 ribu, itu tidak perlu lagi," ujarnya.

Langkah efisiensi pada jenjang SMA ini diperkirakan akan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat. Arumsari menekankan bahwa pengurangan ini bertujuan agar anggaran negara semakin turun namun tetap efektif.

"Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat," katanya.

Arumsari menjelaskan bahwa strategi refocusing ini didasarkan pada masukan pakar dari Kementerian Kesehatan.

BGN akan lebih memprioritaskan intervensi gizi pada masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk memastikan perkembangan volume otak anak maksimal.

"Intervensi gizi sebaiknya dilakukan dari usia kandungan sampai 1.000 hari pertama kelahiran agar volume otak maksimal, lalu sampai usia 2 tahun, baru kemudian usia selanjutnya. Hal-hal teknis ini kami dengarkan dari para pakar di Kemenkes," tuturnya.

Selain soal anggaran, BGN juga berencana melakukan penataan ulang infrastruktur pendukung, terutama kualitas dapur produksi makanan.

Arumsari menilai kualitas gizi yang baik hanya bisa dihasilkan jika alur memasak (flow of cooking) di dapur memenuhi standar baku.

Di sisi internal, BGN berkomitmen melakukan transformasi total mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) hingga tata kelola data.

Ia mengakui bahwa ketersediaan data yang akurat menjadi tantangan utama dalam menyusun kebijakan yang presisi.

"Data itu sangat penting karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar, kami masih akan terus membahas ini agar pemberian intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.