Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi

Suara.com - Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menanggapi dinamika politik terkait posisi partai-partai pasca-terbentuknya pemerintahan saat ini.

Jazilul Fawaid menegaskan, bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah "oposisi" maupun "partai penyeimbang" sebenarnya tidak dikenal dalam konstitusi.

Pernyataan ini muncul merespons sikap PDI Perjuangan yang menyebut posisi politik mereka tidak abu-abu dan didasarkan pada konstitusi yang tidak mengenal istilah oposisi.

Jazilul sepakat dengan pandangan tersebut, namun ia memberikan catatan tambahan mengenai praktik politik di tanah air.

"Saya paham betul tidak ada oposisi, itu tidak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang, tidak dikenal di sistem kita. Yang penting bagi kita adalah menjaga kebersamaan dan kekompakan di mana pun posisinya," ujar Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menekankan bahwa fokus utama saat ini bukanlah berpolemik mengenai posisi politik atau menyudutkan partai lain.

Menurutnya, hal yang jauh lebih krusial adalah mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan janji-janji politiknya.

"Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo dan pemerintah sedang berjuang keras untuk menuntaskan dan mewujudkan visi-misinya. Kita semua boleh saja menyampaikan pendapat, tapi yang lebih penting dari itu adalah soliditas," tuturnya.

Jazilul menilai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini cukup berat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen, mulai dari politisi, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa untuk bersatu.

Ia menilai bahwa kekompakan nasional adalah kunci utama untuk menghadapi segala rintangan.

"Tantangan yang berat ini membutuhkan siapapun, pihak manapun, publik, partai politik, ormas, hingga mahasiswa. Soliditas itulah yang akan mampu menghadapi semua tantangan," tambahnya.

Ia menekankan bahwa meskipun sebuah program pemerintah mungkin tidak selalu sempurna dalam pelaksanaannya, namun persatuan dan kekompakan antarelemen bangsa harus tetap dijaga dengan sempurna.

Hal ini diperlukan agar ekspektasi publik terhadap janji-janji pemerintah dapat terpenuhi.

"Mungkin program yang dijalankan tidak semuanya sempurna, tapi yang harus sempurna hari ini adalah soliditas dan persatuan. Publik ingin apa yang menjadi janji dan program yang disampaikan Pak Presiden itu terwujud. Itulah mengapa kekompakan di DPR, partai politik, dan pemerintahan sangat penting," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah partai politik koalisi pemerintah yang mempersoalkan posisi partainya sebagai penyeimbang.

Deddy menilai, serangan yang menyebut PDIP bermain "politik dua kaki" adalah sikap yang mengherankan, tidak pada tempatnya, dan tidak etis.

Ia menegaskan, bahwa posisi PDI Perjuangan sudah sangat jelas berdasarkan mandat Rapat Kerja Nasional (Rakernas), yakni berada di luar kabinet namun tetap menjalankan fungsi pengawasan konstitusional melalui DPR RI.

"Ini bukan sikap ambigu. PDI Perjuangan konsisten menjalankan mandat Rakernas. Justru saya bertanya, mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan kami? Apakah karena kurang percaya diri atau ada kegalauan internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?" ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Senin (22/6/2026).