Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google

Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku sempat tak yakin dengan Chromebook saat pertemuan pertama dengan Google.

Hal itu ia sampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019–2022 dengan agenda pembacaan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum (JPU).

Awalnya, Nadiem menjelaskan bahwa pada Februari 2020, Google dan Microsoft mengajukan permintaan audiensi untuk memaparkan inisiatif pendidikan yang telah mereka rancang.

Pada pertemuan dengan Google, Nadiem menyebut bahwa topik Chromebook hanya satu dari 11 inisiatif yang ditawarkan. Sebagian besar paparan berfokus pada aplikasi gratis Google untuk pendidikan, yaitu Google Suite for Education.

“Hanya satu dari sebelas inisiatif tersebut yang menyinggung Chromebook. Inilah pertama kalinya saya mendengar Chromebook dibahas sebagai sarana TIK di lingkungan sekolah setelah menjadi Menteri,” kata Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Nadiem mengaku sempat mengajukan pertanyaan kritis terkait 11 inisiatif Google tersebut. Ia juga mengaku masih awam dengan Chromebook sehingga pendalamannya lebih berfokus pada Google Suite for Education.

“Di persidangan bukti WA chat dalam Kemendikbud x Wartek di mana ada Fiona, Ibam, Jurist, dan Najeela membahas kekhawatiran mereka terhadap Chromebook sebagai opsi di Indonesia,” ujar Nadiem.

“Chat ini, beserta kesaksian Google, secara mutlak membuktikan bahwa pada bulan Februari, tim saya tidak yakin Chromebook merupakan pilihan yang tepat,” tambahnya.

Diketahui, jaksa menuntut agar Nadiem dihukum dengan pidana penjara selama 18 tahun. Jaksa menilai Nadiem bersalah secara sah dan meyakinkan dalam kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019–2022.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, jaksa juga meminta agar Nadiem dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar yang wajib dibayar dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

“Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda. Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari,” ujar jaksa.

Kemudian, jaksa menilai Nadiem juga perlu dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar (Rp809.566.125.000) dan Rp4,8 triliun (Rp4.871.469.603.758).

“Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun,” tandas jaksa.

Sebelumnya, jaksa mengungkapkan bahwa Nadiem Makarim diduga menerima Rp809 miliar dari kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022.