Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi

Suara.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Gugat ART menyerahkan puluhan alat bukti dalam sidang pembuktian perkara Nomor: 96/G/TF/2026/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan tersebut diajukan atas tindakan pemerintah dalam menyetujui dan/atau menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Dalam persidangan, para penggugat tidak hanya menyerahkan dokumen terkait kedudukan hukum organisasi, tetapi juga membawa berbagai dokumen resmi pemerintah, surat keberatan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden, hingga hasil kajian dan pemantauan mengenai dampak ART terhadap kepentingan publik.

Koalisi menilai, perjanjian tersebut tidak semata berkaitan dengan perdagangan internasional.

ART disebut berpotensi berdampak pada kedaulatan digital, akses kesehatan, ruang kebijakan nasional, industri media, kebebasan pers, hingga hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi proses pengambilan keputusan.

“Melalui pembuktian ini, kami ingin menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dalam menyetujui dan menandatangani ART bukanlah tindakan yang bebas dari pengawasan hukum. Perjanjian yang berdampak luas terhadap masyarakat harus tunduk pada prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan konstitusi,” kata Muhamad Saleh, Program Manager Policy and Strategic Litigation, CELIOS dalam keteranggnya kepada Suara.com.

Dalam sidang, Koalisi Gugat ART turut menyerahkan dokumen yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator Perekonomian yang menjelaskan adanya persetujuan atas ART Indonesia-Amerika Serikat.

Selain itu, penggugat juga menyertakan transkrip konferensi pers Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut Presiden Republik Indonesia sebagai pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.

Dokumen-dokumen itu dinilai penting lantaran sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

“Dokumen dan pernyataan resmi pemerintah sendiri menunjukkan siapa pihak yang menandatangani ART. Karena itu penting bagi pengadilan untuk menguji secara terbuka tindakan pemerintah tersebut berdasarkan fakta dan dokumen resmi, bukan sekadar klaim,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik.

Selain itu, para penggugat juga menyerahkan surat keberatan yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi kepada Presiden beserta tanda terima dari Kementerian Sekretariat Negara. Koalisi menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil telah menempuh jalur administratif sebelum membawa perkara ke pengadilan.

Sejumlah kajian dan hasil pemantauan yang selama ini dilakukan organisasi masyarakat sipil juga diajukan dalam persidangan. Kajian tersebut memuat potensi dampak ART terhadap perlindungan kesehatan, akses obat, kedaulatan data, ekonomi digital, investasi, hingga keberlangsungan media.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, misalnya, menyerahkan Catatan Tahunan bertajuk Pers dalam Pusaran Otoritarian untuk menunjukkan keterkaitan substansi gugatan dengan keberlangsungan media dan kebebasan pers.

Tak hanya itu, penggugat juga menyerahkan terjemahan putusan pengadilan di Amerika Serikat yang membatalkan dasar hukum kebijakan tarif yang menjadi pijakan awal perjanjian tersebut.

Menurut koalisi, fakta tersebut menunjukkan pemerintah Indonesia mengambil langkah yang berdampak luas tanpa mempertimbangkan perkembangan hukum di negara mitra.