- Wakil Ketua Komisi X DPR RI melarang pelibatan siswa SD dan SMP dalam aksi pawai dukungan Program MBG.
- Komisi X DPR RI sedang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menelusuri dugaan mobilisasi siswa dalam aksi di Kota Batam tersebut.
- Lalu Hadrian Irfani mendesak Badan Gizi Nasional memperbaiki distribusi dapur makan bergizi agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat daerah.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti aksi pawai siswa SD dan SMP di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Batam yang digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski mengapresiasi manfaat program MBG bagi peserta didik, Lalu menegaskan siswa tidak seharusnya dilibatkan dalam aksi turun ke jalan.
"Jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar dan mengganggu tugas sesungguhnya mereka di sekolah,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
"Kami tidak menginginkan siswa-siswi ini untuk turun ke jalan. Cukup disampaikan melalui pihak sekolah," sambungnya.
Menurut politikus PKB itu, kekhawatiran masyarakat terkait keberlanjutan program MBG memang mulai muncul, terutama di daerah-daerah di luar kota besar. Padahal, kata dia, manfaat program tersebut telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
![Sejumlah emak-emak mengikuti aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta. [Suara.com/Faqih]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/22/88279-aksi-emak-emak-mendukung-mbg.jpg)
Di sisi lain, Lalu juga memberikan catatan terhadap tata kelola Program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai distribusi fasilitas pendukung, seperti dapur MBG, masih belum merata.
“Kalau kita lihat grafik, di daerah yang sangat membutuhkan, justru dapurnya sedikit. Sebaliknya, di daerah kalangan menengah ke atas, dapurnya malah berlebihan. Kami mendukung BGN untuk memperbaiki tata kelola ini agar lebih tepat sasaran,” katanya.
Terkait dugaan adanya mobilisasi siswa dalam aksi di Batam, Komisi X DPR RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Lalu mengungkapkan, Kemendikdasmen juga terkejut mendengar informasi tersebut dan saat ini telah meminta jajarannya melakukan penelusuran terhadap Dinas Pendidikan Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Ia pun mengingatkan agar setiap aspirasi terkait program pemerintah disampaikan melalui mekanisme yang tepat tanpa melibatkan siswa dalam aksi protes.
“Jangan melibatkan siswa dalam urusan protes-memprotes yang sekiranya bisa diselesaikan oleh pihak sekolah,” pungkasnya.