REGIONAL:
Suara.com - Banjir besar, kekeringan berkepanjangan, gelombang panas, hingga badai ekstrem kini semakin sering muncul dalam percakapan tentang perubahan iklim. Di Indonesia, berbagai bencana hidrometeorologi bahkan telah menjadi peristiwa yang berulang hampir setiap tahun.
Di tengah kondisi tersebut, muncul asumsi yang terdengar masuk akal: ketika lingkungan tempat tinggal semakin sulit dihuni, masyarakat akan berpindah ke wilayah yang lebih aman.
Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan iklim dan migrasi ternyata tidak sesederhana itu.
Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Papers berjudul Cambio climático y migraciones: Una aproximación Delphi en la búsqueda del consenso mencoba menjawab pertanyaan yang selama ini masih diperdebatkan: seberapa besar sebenarnya perubahan iklim memengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi?
Melalui metode Delphi, pendekatan yang digunakan untuk membangun konsensus dari berbagai ahli—penelitian ini melibatkan pakar dari bidang migrasi, perubahan iklim, hukum, kebijakan publik, dan pembangunan.
Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan iklim memang berpengaruh terhadap mobilitas manusia. Namun dalam banyak kasus, faktor lingkungan bukanlah penyebab utama seseorang meninggalkan tempat tinggalnya.
Alih-alih menjadi pemicu tunggal, perubahan iklim lebih sering memperkuat tekanan yang sudah lebih dulu ada.
Perubahan iklim memperbesar tekanan yang sudah ada
Keputusan untuk berpindah tempat ternyata hampir selalu lahir dari kombinasi berbagai faktor.
Kondisi ekonomi, kesempatan kerja, akses pendidikan, konflik sosial, jaringan keluarga, hingga kebijakan pemerintah sering kali memiliki peran yang sama besar—atau bahkan lebih dominan—dibanding faktor lingkungan.
Dalam konteks ini, perubahan iklim bekerja seperti pengganda risiko.
Ambil contoh petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan. Tidak semua keluarga kemudian memutuskan pindah ke kota atau mencari lahan baru. Banyak yang justru tetap bertahan karena biaya perpindahan terlalu mahal, memiliki keterikatan sosial yang kuat, atau belum melihat peluang yang lebih baik di tempat tujuan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa migrasi bukan sekadar soal ada atau tidaknya ancaman lingkungan, tetapi juga soal kapasitas untuk bergerak.
Kelompok paling rentan justru sering tidak bisa berpindah
Salah satu temuan penting dalam studi ini adalah kelompok yang paling terdampak perubahan iklim tidak selalu menjadi kelompok yang paling banyak bermigrasi.
Dalam banyak kasus, masyarakat yang hidup dalam kondisi paling rentan justru memiliki keterbatasan untuk berpindah.
Biaya transportasi, minimnya informasi, ketidakpastian pekerjaan, hingga tidak adanya tempat tinggal di wilayah tujuan membuat sebagian orang memilih bertahan meskipun menghadapi risiko yang tinggi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa mobilitas bukan hanya persoalan pilihan, tetapi juga persoalan akses dan kemampuan.
Karena itu, melihat migrasi iklim hanya sebagai perpindahan massal akibat bencana berisiko menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks.
Kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada perpindahan
Para peneliti menilai bahwa tantangan ke depan bukan hanya mengelola perpindahan penduduk, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk tetap hidup secara aman dan layak di tempat asal mereka.
Hingga saat ini, belum ada kerangka internasional yang benar-benar terpadu untuk menangani mobilitas akibat perubahan iklim.
Karena itu, para ahli mendorong agar prinsip keadilan iklim mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan.
Tujuannya bukan hanya menyiapkan respons ketika masyarakat terpaksa berpindah, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptasi, melindungi kelompok rentan, dan memastikan bahwa perubahan iklim tidak memperdalam ketimpangan yang sudah ada.
Pada akhirnya, perubahan iklim memang dapat mengubah pola migrasi. Tetapi keputusan untuk pergi—atau tetap bertahan, lebih sering ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk kehidupan sehari-hari manusia.
Penulis: Natasha Suhendra
TERPOPULER