REGIONAL:
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi mitigasi PHK massal bersama pemerintah di Jakarta pada 26/6/2026.
- Pemerintah membentuk Satgas Mitigasi PHK untuk memetakan perusahaan rentan serta mencari solusi agar operasional tetap berjalan tanpa mengorbankan buruh.
- Langkah strategis ini melibatkan sinergi lintas lembaga dan perwakilan serikat pekerja guna mencegah kenaikan angka pengangguran akibat kondisi ekonomi.
Prasetyo menegaskan, fokus utama satgas adalah mencari solusi agar operasional perusahaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan buruh.
"Kami hari ini difasilitasi Pak Dasco untuk diskusi beberapa hal, terutama adanya informasi sejumlah perusahaan berpotensi PHK. Kami berkoordinasi, memetakan perusahaan apa saja, masalahnya apa, sehingga nanti ada langkah mitigasinya," kata Prasetyo Hadi.
Pemetaan ini menjadi krusial, mengingat karakteristik masalah di setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang terdampak oleh disrupsi teknologi, penurunan daya beli, hingga masalah bahan baku.
Dengan pemetaan yang akurat, intervensi kebijakan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Satgas Mitigasi PHK diharapkan bisa lebih tepat sasaran.
Keterlibatan Said Iqbal dan Andi Gani dalam rapat ini, memberikan sinyal positif bagi para pekerja bahwa suara mereka diakomodasi dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat.
Peran Desk Tenaga Kerja Polri juga disinggung dalam koordinasi ini, sebagai upaya memastikan bahwa proses transisi atau penyelesaian sengketa industrial berjalan sesuai koridor hukum dan tetap kondusif bagi iklim investasi.
Melalui koordinasi intensif, DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar angka pengangguran tidak melonjak tajam.
Langkah mitigasi yang dipimpin oleh Dasco dan tim diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi jutaan buruh di seluruh pelosok negeri di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
TERPOPULER
