Sengketa Lahan 2,4 Hektare Memanas di Jakarta, Massa Desak Dugaan Mafia Tanah Diusut

Penjelasan PT HD Arjuna

Terkait pemberitaan tersebut, PT HD Arjuna memberikan hak jawab kepada Suara.com dan dimuat pada Jumat (3/7/2026). Legal Manager, Helmi Suhadie, menegaskan PT HD Arjuna memiliki tiga sertifikat HGB yang sah.

Adapun klarifikasi PT HD Arjuna adalah sebagai berikut:

1. PT HD Arjuna menegaskan bahwa bidang tanah yang saat ini dipersoalkan merupakan aset perusahaan yang diperoleh seara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. PT HD Arjuna memperoleh bidang tanah tersebut melalui transaksi jual beli dari PT Supra Pramesti Sakti pada tahun 2008. Kepemilikan perusahaan dibuktikan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3523, 3524, dan 3525 yang hingga saat ini masih berlaku dan belum pemah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Status tersebut juga telah ditegaskan oleh Kantor Pertanahan setempat.
3. Dengan demikian, bidang tanah yang saat ini berdiri bangunan Club de Arjuna beserta seluruh fasilitasnya merupakan aset yang sah milik PT HD Arjuna.
4. Klaim kepemilikan yang diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan ahli waris berdasarkan Girik C 351 tela menjadi bagian dan proses hukum yang telah berlangsung di pengadilan. Dalam perkara tersebut, H. Sulardi selaku kuasa ahli waris dan Achmad Mawardi selaku mantan Lurah Kedoya Selatan telah menjadi terdakwa.
5. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Girik C 351 yang dijadikan dasar klaim tidak tercatat dalam Buku Besar Kelurahan Kedoya Selatan. Dokumen tersebut hanya ditemukan dalam buku kecil dengan adanya kejanggalan pencatatan, yaitu menggunakan tinta merah yang berbeda dengan pencatatan girik lainnya yang menggunakan tinta hitam. Fakta tersebut menjadi salah satu materi yang dipertimbangkan dalam proses persidangan.
6. Selain itu, dalam persidangan, mantan Lurah Kedoya Selatan, Achmad Mawardi, juga memberikan keterangan bahwa dirinya pernah menerbitkan surat keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenamya.
7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, PT HD Arjuna menegaskan bahwa kepemilikan perusahaan atas bidang tanah dimaksud memiliki dasar hukum yang sah dan tetap berlaku sampai saat ini.
8. PT HD Arjuna menghormati setiap pihak yang menempuh upaya hukum. Namun demikian, apabila terdapat sengketa mengenai kepemilikan tanah, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan sepihak yang bergotensi menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban umum, maupun mengganggu hak pemilik tanah yang mempunyai sertipikat yang sah.
9. PT HD Arjuna juga mendukung penegakan hukum terhadap setiap dugaan pemalsuan dokumen maupun praktik mafia tanah guna membenkan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reporter: Cornelius Juan Prawira