REGIONAL:
- Dino Patti Djalal mengkritik absennya perwakilan setingkat menteri Indonesia pada upacara pemakaman pemimpin Iran di Teheran.
- Langkah pemerintah tersebut memicu kekhawatiran terkait lunturnya prinsip politik luar negeri bebas aktif akibat intervensi kekuatan Barat.
- Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa penugasan Duta Besar RI sudah menjadi bentuk representasi diplomatik yang resmi.
Suara.com - Komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjalankan doktrin politik luar negeri "bebas aktif" kini tengah dipertanyakan di panggung dunia.
Keputusan Jakarta yang enggan mengirimkan utusan diplomatik tingkat tinggi ke upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dinilai menjadi sinyalemen buruk bahwa Indonesia mulai kehilangan taji dan prinsip kemandiriannya dalam berdiplomasi.
Kritik tajam tersebut dilayangkan oleh pengamat geopolitik sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mengecam sikap abai pemerintah terhadap undangan resmi Teheran, padahal momentum tersebut seharusnya menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia berani bersikap tegas melawan segala bentuk tindakan militer ilegal di ranah internasional.
Dino menyayangkan langkah Indonesia yang terkesan sengaja menurunkan level keterwakilannya dengan hanya menugaskan Duta Besar RI di Teheran.
Langkah minim ini, menurut informasi yang ia terima, dipandang oleh otoritas Iran sebagai tindakan yang menyepelekan hubungan bilateral kedua negara sahabat.
Sorotan paling krusial dari kritik Dino menyasar pada hipotesis adanya bayang-bayang intervensi atau ketakutan psikologis Jakarta terhadap kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat.
Ia mempertanyakan apakah asas bebas aktif yang selama ini diagung-agungkan kini mulai terkikis oleh kalkulasi politik yang akomodatif terhadap kepentingan Washington.
"Apakah ini berarti polugri 'bebas aktif' kita mulai luntur karena Indonesia takut atau sungkan terhadap Amerika? Has 'Fear' become a factor in Indonesian foreign policy?" tegas Dino dalam pernyataan kritisnya, Minggu (5/7/2026).
Dino mengingatkan, esensi dari haluan politik luar negeri Indonesia sejak era kemerdekaan adalah berdiri tegak di atas prinsip keadilan universal, bukan bersembunyi ketika dihadapkan pada situasi geopolitik yang sensitif.
"Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dalam situasi yang sensitif, kita bersembunyi. Please remember: bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan," cetusnya.
Absennya perwakilan setingkat menteri atau kepala negara dari Indonesia dirasa sangat kontras jika disandingkan dengan respons negara-negara lain.
Berbagai kekuatan regional yang bahkan memiliki kedekatan politik dengan Barat—seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Oman, Malaysia, hingga Bangladesh—tidak ragu mengirimkan delegasi resmi tingkat tinggi. Bahkan, Pakistan secara khusus mengutus presidennya langsung ke Teheran.
Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang absen mengirimkan perwakilan pemerintahan di level pembuat kebijakan.
Dino mensinyalir ketidakberanian mengambil keputusan ini juga mencerminkan adanya disfungsi manajemen birokrasi di internal pemerintahan.
TERPOPULER