Survei IndexMundi Sebut Polri Korup, Boni Hargens Ungkap Kelemahan Metodologi dan Bias Data

Suara.com - Lembaga survei internasional IndexMundi Global Surveys baru-baru ini merilis laporan bertajuk Police Corruption Perceptions Index yang memicu perbincangan hangat di ruang publik Indonesia.

Dalam laporan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapatkan skor ketidakpercayaan publik sebesar 7,56.

Angka ini tergolong tinggi dalam skala indeks tersebut, yang secara otomatis menempatkan institusi baju cokelat ini dalam sorotan tajam terkait isu integritas dan korupsi.

Namun, di balik angka yang bombastis tersebut, terdapat perdebatan serius mengenai validitas dan reliabilitas data yang disajikan.

Survei ini dirancang untuk mengukur seberapa besar masalah korupsi dirasakan oleh masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan institusi publik di berbagai belahan dunia.

Menariknya, IndexMundi sendiri mengakui bahwa ukuran yang digunakan bersifat subjektif.

Artinya, hasil akhir didasarkan pada persepsi atau apa yang dirasakan masyarakat, bukan berlandaskan data kejahatan yang telah terverifikasi secara hukum atau melalui proses peradilan.

Kondisi ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik nasional yang menilai bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh variabel luar.

Konteks sosial, tingkat eksposur berita di media massa, hingga sentimen historis terhadap institusi kepolisian di masing-masing negara menjadi faktor penentu yang sangat dominan dalam memengaruhi jawaban responden.

Kritik Metodologi IndexMundi

Analis politik senior Boni Hargens memberikan penilaian kritis terhadap temuan tersebut. Sosok yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA ini menyoroti adanya kelemahan serius dari sisi akurasi maupun metodologi ilmiah yang digunakan oleh IndexMundi.

Menurut Boni, penelitian yang hanya bersandar pada persepsi subjektif tanpa parameter yang jelas sangat berisiko menyesatkan publik.

Boni menekankan bahwa sebuah karya ilmiah atau survei harus memiliki transparansi yang mutlak agar bisa dipertanggungjawabkan.

"Tidak adanya kejelasan metodologi menyulitkan pembaca untuk menilai bobot empirisitas dari penelitian tersebut," tegas Boni dalam keteranganya, Senin (6/7/2026).

Lebih lanjut, Boni menyoroti ketiadaan informasi mendalam mengenai cara pengambilan sampel (sampling), jumlah responden yang terlibat, distribusi geografis para responden, hingga mekanisme verifikasi data yang dilakukan oleh IndexMundi.