Sindir Kejahatan di Tubuh Jaksa, Mahasiswa Desak DPR Kawal Kasus Jampidsus Febrie Adriansyah

Suara.com - Gelombang desakan agar dugaan korupsi yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI Febrie Adriansyah diusut tuntas terus menguat.

Kali ini, ratusan mahasiswa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (DEMA PTKIN) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Aksi tersebut mengusung tema #BersihBersihKejagung. Spanduk putih bertuliskan "Evaluasi Total Kejagung" dibentangkan di pagar kompleks parlemen, sementara poster bertagar #BersihBersihKejagung mendominasi barisan massa.

Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti temuan barang bukti hasil penggeledahan penyidik Kortastipidkor Polri yang berkaitan dengan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Mereka mendesak agar proses hukum diusut secara tuntas tanpa pandang bulu.

Orasi para mahasiswa juga menitikberatkan pada pentingnya menjaga integritas institusi Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum. Mereka meminta DPR RI menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengawal penyelesaian perkara tersebut.

"Kejaksaan Agung hari ini dipercaya publik untuk menangkap koruptor, tapi apa yang teman-teman lihat hari ini, sebuah bentuk kejahatan telah terjadi di tubuh Kejaksaan Agung," ujar salah satu orator.

Massa aksi menilai dugaan korupsi yang tengah diusut memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Dalam orasinya, mereka juga menyinggung Febrie yang saat ini menjadi sorotan setelah rumah pribadinya digeledah penyidik dan sebelumnya menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung.

"Ini adalah pengkhianatan konstitusi terbesar di Indonesia," tegas orator.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada DPR dan pemerintah, yakni:

1. Mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal melalui evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sistem pengawasan internal, akuntabilitas kelembagaan, serta pelaksanaan kewenangan Kejaksaan RI.

2. Mendesak DPR RI dan Presiden RI menjamin aparat penegak hukum, termasuk Polri, dapat menangani dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pasokan batu bara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel secara profesional, independen, objektif, serta bebas intervensi.

3. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengawal setiap tahapan proses hukum secara transparan, akuntabel, independen, serta mencegah segala bentuk intervensi maupun obstruction of justice.

4. Mendesak Komisi III DPR RI mengawal proses hukum dan memanggil Jaksa Agung RI untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum maupun kode etik yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Kejaksaan RI.

Reporter: Cornelius Juan Prawira