Amerika Serikat Kembali Blokir Selat Hormuz, Pasang Tarif Lintas 20 Persen

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah ekstrem dengan resmi memberlakukan kembali blokade laut terhadap seluruh pelabuhan Iran. Langkah sepihak ini disertai dengan ancaman pengenaan tarif wajib sebesar 20 persen bagi setiap kargo komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Ketegangan geopolitik ini dipastikan mengubah peta jalur perdagangan logistik global serta memicu eskalasi militer yang kian tidak terkendali di kawasan Timur Tengah. Kebijakan pemblokiran wilayah perairan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada Selasa pukul 16.00 Waktu Timur atau pukul 20.00 GMT.

Langkah berani Gedung Putih ini menjadi respons langsung atas rangkaian aksi saling serang bersenjata yang melibatkan kedua negara selama beberapa hari terakhir. Jalur pasokan minyak mentah dunia kini berada dalam bayang-bayang kelumpuhan akibat keputusan ofensif tersebut.

Trump menegaskan bahwa sanksi maritim ini dikhususkan untuk memutus akses keluar-masuk bagi armada kapal maupun pelanggan komersial milik Iran. Di sisi lain, sang presiden mengklaim negara-negara sekutu tetap mendapatkan hak navigasi yang adil dan terbuka di selat tersebut.

Gedung Putih bahkan secara sepihak mendeklarasikan peran baru Pentagon sebagai penguasa tunggal dari wilayah perairan strategis tersebut. Pernyataan ini disampaikan sesaat setelah sang presiden menuduh Teheran telah sepihak menghancurkan kesepakatan yang pernah terjalin dengan Washington.

"Kami mengambil alih selat tersebut," ujar Donald Trump dengan tegas dalam sebuah wawancara khusus bersama Fox News.

Melalui platform Truth Social miliknya, Trump juga bersikeras bahwa jalur pelayaran internasional tersebut akan tetap beroperasi secara terbuka dengan ataupun tanpa persetujuan Iran. Posisi agresif ini mempertegas ambisi Washington untuk memegang kendali penuh atas koridor ekonomi penting itu.

"Amerika Serikat akan, mulai saat ini dan seterusnya, dikenal sebagai "PENJAGA SELAT HORMUZ," tetapi karena itu, dan sebagai masalah KEADILAN, akan diberikan penggantian, dengan tarif 20% untuk semua kargo yang dikapalkan, untuk setiap dan semua biaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan menyediakan keselamatan dan keamanan bagi bagian Dunia yang sangat bergejolak ini," tulis Trump.

Panglima Komando Sentral Amerika Serikat (Centcom) bergerak cepat merealisasikan perintah tersebut dengan mengerahkan armada tempur udara secara masif. Operasi penyerangan ini langsung menyasar target-target vital pertahanan udara dan logistik militer Iran di lapangan.

Serangan udara beruntun ini diluncurkan pada Senin pukul 16.45 Waktu Timur atas perintah langsung dari panglima tertinggi militer Amerika Serikat. Pentagon menargetkan lumpuhnya kapasitas tempur Garda Revolusi dalam mengancam keamanan lalu lintas laut komersial.

"Serangan-serangan ini akan terus membebankan biaya besar pada pasukan Iran dan menurunkan kemampuan mereka untuk menyerang warga sipil yang tidak bersalah dan pengapalan komersial di Selat Hormuz," rilis resmi perwakilan Centcom kepada media.

Sebagai langkah balasan, angkatan bersenjata Iran dilaporkan langsung membidik pangkalan militer logistik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Media pemerintah Teheran mengklaim serangan balasan tersebut berhasil mengenai aset pertahanan udara milik Pentagon.

Kondisi keamanan di Selat Hormuz kian memburuk setelah rudal jelajah Iran menghantam 2 kapal tanker milik Uni Emirat Arab. Insiden mematikan tersebut merenggut nyawa seorang awak kapal asal India serta melukai 8 pelaut lainnya.

Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab dalam rilis resminya di platform X mengecam keras tindakan agresi bersenjata yang merusak stabilitas regional tersebut. Otoritas setempat menilai serangan rudal itu sebagai bentuk pelanggaran nyata hukum laut internasional.

"Kementerian Pertahanan mengutuk serangan kurang ajar ini, yang merupakan pelanggaran serius dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan," tulis perwakilan Uni Emirat Arab.

Meskipun membatasi pergerakan kapal Iran, Pentagon menjamin keselamatan armada komersial asing lainnya yang mematuhi aturan pembatasan baru ini. Pemeriksaan ketat akan diberlakukan bagi setiap kapal yang kedapatan mendekati wilayah teritorial laut Iran.

"Militer AS terus mendukung aliran lalu lintas melalui perairan regional untuk semua kapal yang tidak melanggar blokade," jelas juru bicara Centcom.

Pemerintah Iran tidak tinggal diam melihat wilayah perairan kedaulatannya diklaim secara sepihak oleh angkatan laut Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi langsung melayangkan respons diplomatik yang tajam melalui akun media sosial pribadinya.

Araghchi menyindir keras ambisi kapitalistik Donald Trump yang meminta kompensasi biaya keamanan dari kapal dagang yang lewat. Teheran menegaskan posisi historisnya sebagai pelindung sah dari wilayah perairan Selat Hormuz sejak dahulu kala.

"POTUS mutlak benar. Siapa pun yang menyediakan jalur aman dan selamat bagi kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas layanan ini," tulis Abbas Araghchi di platform X.

Diplomat senior Iran tersebut memastikan bahwa armada militernya akan tetap bersiaga mengusir setiap bentuk intervensi asing di wilayah mereka. Ia juga menolak mentah-mentah besaran tarif keamanan sepihak yang ditentukan oleh pihak Gedung Putih.

"Iran selalu menjadi PENJAGA Selat ini dan akan tetap demikian SELAMANYA," tegas Araghchi dalam unggahan yang sama.

"20 persen tentu saja terlalu banyak. Kami akan adil," tambah Araghchi mengakhiri pernyataannya.

Ketegangan bersenjata antara Washington dan Teheran di Selat Hormuz sebenarnya telah kembali membara sejak awal bulan Juli ini. Donald Trump secara resmi telah mengirimkan surat pemberitahuan operasi militer aktif kepada Kongres Amerika Serikat.

Berdasarkan regulasi federal yang berlaku, presiden membutuhkan persetujuan legislatif jika ingin melanjutkan operasi tempur melebihi batas waktu 60 hari. Pihak Gedung Putih memiliki opsi perpanjangan darurat selama 30 hari tambahan demi alasan stabilitas keamanan nasional.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur logistik paling krusial di dunia karena menjadi perlintasan utama bagi sepertiga pasokan minyak mentah global. Blokade laut dan pengenaan tarif sepihak ini diprediksi memicu lonjakan harga energi dan inflasi global.