- Tokoh muda NU, Gus Lilur, mengusulkan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Usulan tersebut bertujuan mengatasi krisis kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan mencegah ancaman polarisasi politik nasional.
- Mahfud MD diproyeksikan sebagai Menko Polkam dan Busyro Muqoddas sebagai Wakil Menko untuk memperkuat integritas sistem hukum.
Suara.com - Wacana susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanas dengan munculnya usulan nama-nama besar dari kalangan profesional dan organisasi keagamaan.
Kiai Kampung yang juga salah satu tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, secara terbuka mengusulkan agar Mahfud MD dan Busyro Muqoddas ditarik masuk ke dalam kabinet mendatang.
Usulan ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap krisis kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum di Indonesia.
Gus Lilur menyoroti fenomena sosial di mana rakyat mulai merasa terasing dari lembaga-lembaga negara yang seharusnya melindungi mereka.
“Saya tertawa membaca sebuah meme yang sedang ramai berseliweran di media sosial. Bunyinya, "Prabowo bersama: Jaksa + TNI. Jokowi bersama: Polri + KPK. Rakyat bersama: Damkar. Hidup Damkar!!" Saya tertawa, lalu tawa itu perlahan berubah getir. Sebab meme yang paling lucu selalu meme yang paling jujur,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Ancaman Polarisasi dan "Cebong-Kampret" Jilid Ketiga
Menurut Gus Lilur, fenomena meme tersebut bukan sekadar lelucon digital, melainkan alarm keras bagi stabilitas politik nasional.
Ia menilai ada persepsi publik bahwa institusi penegak hukum telah terbelah menjadi faksi-faksi yang mendukung kutub kekuasaan tertentu.
Jika hal ini dibiarkan, Indonesia terancam menghadapi pembelahan sosial yang lebih ekstrem pada masa mendatang.
“Meme ini harus dibaca sebagai alarm, bukan hiburan. Ia menggambarkan potensi friksi masa depan politik Indonesia yang mengerikan. Jika benar polarisasi itu mengeras, KPK dan Polri dipersepsikan condong ke Solo, TNI dan kejaksaan condong ke Kertanegara, maka yang sedang disemai hari ini adalah bibit pembelahan cebong-kampret jilid ketiga, yang akan panen raya pada kontestasi 2029 dan membakar periode 2029-2034,” ujar dia.
Ia menambahkan bahwa dampak dari dua jilid polarisasi sebelumnya sudah sangat merusak tatanan sosial masyarakat, mulai dari perpecahan di grup WhatsApp keluarga hingga keretakan hubungan antar tetangga.
Gus Lilur berpendapat bahwa jilid ketiga akan jauh lebih berbahaya karena melibatkan persepsi keterbelahan aparat bersenjata dan penegak hukum.
“Jalan paling realistis untuk menutup rapat pintu jilid ketiga itu adalah keberlanjutan: Prabowo-Gibran dua periode. Sebab hanya pemerintahan yang kokoh dan tidak tersandera hitung-hitungan 2029 yang punya keleluasaan membereskan akar persoalannya. Tetapi keberlanjutan elektoral saja tidak cukup. Akar persoalannya harus dicabut sekarang,” imbuhnya.
Mengapa Mahfud MD dan Busyro Muqoddas?
Dalam menghadapi kebuntuan hukum dan asumsi liar di tengah masyarakat, Gus Lilur menawarkan solusi dengan membawa kembali semangat para pendiri bangsa.