Demi Selamatkan Hukum, Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo

Suara.com - Wacana susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanas dengan munculnya usulan nama-nama besar dari kalangan profesional dan organisasi keagamaan.

Kiai Kampung yang juga salah satu tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, secara terbuka mengusulkan agar Mahfud MD dan Busyro Muqoddas ditarik masuk ke dalam kabinet mendatang.

Usulan ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap krisis kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum di Indonesia.

Gus Lilur menyoroti fenomena sosial di mana rakyat mulai merasa terasing dari lembaga-lembaga negara yang seharusnya melindungi mereka.

“Saya tertawa membaca sebuah meme yang sedang ramai berseliweran di media sosial. Bunyinya, "Prabowo bersama: Jaksa + TNI. Jokowi bersama: Polri + KPK. Rakyat bersama: Damkar. Hidup Damkar!!" Saya tertawa, lalu tawa itu perlahan berubah getir. Sebab meme yang paling lucu selalu meme yang paling jujur,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Ancaman Polarisasi dan "Cebong-Kampret" Jilid Ketiga

Menurut Gus Lilur, fenomena meme tersebut bukan sekadar lelucon digital, melainkan alarm keras bagi stabilitas politik nasional.

Ia menilai ada persepsi publik bahwa institusi penegak hukum telah terbelah menjadi faksi-faksi yang mendukung kutub kekuasaan tertentu.

Jika hal ini dibiarkan, Indonesia terancam menghadapi pembelahan sosial yang lebih ekstrem pada masa mendatang.

“Meme ini harus dibaca sebagai alarm, bukan hiburan. Ia menggambarkan potensi friksi masa depan politik Indonesia yang mengerikan. Jika benar polarisasi itu mengeras, KPK dan Polri dipersepsikan condong ke Solo, TNI dan kejaksaan condong ke Kertanegara, maka yang sedang disemai hari ini adalah bibit pembelahan cebong-kampret jilid ketiga, yang akan panen raya pada kontestasi 2029 dan membakar periode 2029-2034,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa dampak dari dua jilid polarisasi sebelumnya sudah sangat merusak tatanan sosial masyarakat, mulai dari perpecahan di grup WhatsApp keluarga hingga keretakan hubungan antar tetangga.

Gus Lilur berpendapat bahwa jilid ketiga akan jauh lebih berbahaya karena melibatkan persepsi keterbelahan aparat bersenjata dan penegak hukum.

“Jalan paling realistis untuk menutup rapat pintu jilid ketiga itu adalah keberlanjutan: Prabowo-Gibran dua periode. Sebab hanya pemerintahan yang kokoh dan tidak tersandera hitung-hitungan 2029 yang punya keleluasaan membereskan akar persoalannya. Tetapi keberlanjutan elektoral saja tidak cukup. Akar persoalannya harus dicabut sekarang,” imbuhnya.

Mengapa Mahfud MD dan Busyro Muqoddas?

Dalam menghadapi kebuntuan hukum dan asumsi liar di tengah masyarakat, Gus Lilur menawarkan solusi dengan membawa kembali semangat para pendiri bangsa.

Ia menekankan bahwa Muhammadiyah dan NU adalah dua pilar utama yang berdiri lebih dulu daripada institusi negara itu sendiri.

Dari rahim Muhammadiyah, ia menyodorkan nama Busyro Muqoddas. Mantan Ketua KPK periode 2010-2011 ini dinilai memiliki integritas yang tak tergoyahkan.

“Dari rahim persyarikatan ini lahir sosok antikorupsi yang integritasnya nyaris tak pernah digugat siapa pun, Busyro Muqoddas, Ketua KPK 2010-2011 dan pimpinan KPK hingga 2014, yang hingga kini mengawal isu hukum dan hak asasi manusia di Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia dikenal hidup bersahaja, menolak segala fasilitas berlebih, dan tidak pernah tersandera kepentingan kekuasaan mana pun,” beber dia.

Sementara itu, dari kalangan Nahdlatul Ulama, nama Mahfud MD dianggap sebagai figur yang paling layak menjadi tumpuan di tengah situasi yang ia sebut sebagai "pembusukan" pemberantasan korupsi.

Mahfud MD, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Menko Polhukam, dinilai memiliki keberanian untuk menyarakan kebenaran secara objektif.

“Dan dari rahim NU, figur yang hari ini dianggap publik paling bersih dan paling layak menjadi tumpuan di tengah busuknya pemberantasan korupsi adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menko Polhukam, yang justru di tengah krisis ini suaranya paling didengar rakyat, ia menyebut kasus Febrie sebagai ‘gempa bumi hukum’, mendesak KPK berani mengambil alih perkara sesuai Pasal 10A UU KPK, dan mengingatkan bahwa Presiden, satu-satunya yang berdiri di atas Jaksa Agung dan Kapolri, punya ruang konstitusional untuk turun tangan menyelamatkan sistem hukum,” ujarnya.

Menakar Peluang Reshuffle

Gus Lilur juga menyinggung peristiwa pada September 2025, di mana Prabowo dikabarkan sempat meminang Mahfud MD melalui seorang jenderal senior untuk posisi Menko Polkam.

Meski saat itu Mahfud menolak karena alasan etika elektoral, Gus Lilur menilai situasi saat ini sudah jauh berbeda dan membutuhkan pengabdian yang lebih besar bagi negara.

“Sikap itu terhormat, dan saya mengapresiasinya. Tetapi keadaan telah berubah. Ketika pemberantasan korupsi bangsa ini membusuk dari dalam, ketika rakyat kehilangan pegangan untuk percaya, standar etik tentang keringat elektoral harus tunduk pada panggilan yang lebih tinggi: keringat untuk republik. Rasanya, sebagai ksatria, sudah waktunya Prof. Mahfud MD menerima jika ia kembali diminta Presiden Prabowo menjadi Menko Polkam menggantikan Letjen (Purn) Djamari Chaniago,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan skema restrukturisasi di mana Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Polkam, sementara Busyro Muqoddas menduduki posisi Wakil Menteri Koordinator.

Keduanya diharapkan dapat mengorkestrasi aparat penegak hukum dan memimpin Satgas Penataan Kawasan Hutan (PKH) agar lebih kuat dan transparan.

“Kedua, Presiden melakukan reshuffle: kursi Menko Polkam yang kini diduduki Letjen (Purn) Djamari Chaniago diserahkan kepada dua orang yang mewakili dua organisasi pendiri bangsa, Prof. Mahfud MD dari NU sebagai Menteri Koordinator, dan Busyro Muqoddas dari Muhammadiyah sebagai Wakil Menteri Koordinator,” ujarnya lagi.

Gus Lilur menutup argumennya dengan menegaskan bahwa langkah ini penting untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto benar-benar ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan faksi tertentu.

“Caranya satu, buktikan bahwa Prabowo Subianto bukan untuk faksinya, tetapi untuk Indonesia Raya. Salam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.