Wamensos Bahas Sekolah Rakyat, PPSE dan Perlindungan Korban Bencana Non-Alam Bersama Tiga Pemda

Suara.com - Tiga pemerintah daerah datang membawa aspirasi berbeda saat bertemu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

Kabupaten Sabu Raijua membahas percepatan program Sekolah Rakyat, Kota Banjar mengusulkan penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dan sekolah rakyat, sementara Kabupaten Indragiri Hilir mengangkat perlindungan bagi warga yang menjadi korban konflik satwa liar.

Pertemuan dihadiri Bupati Sabu Raijua Karisman B. Riwu Kore bersama Asisten I Sofa Siu dan Kepala Dinas Sosial Dagerlin Lay Rihi; Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Ketua Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Kota Banjar Bintang; serta Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tantawi Jauhari, Kepala Dinas PUTR dan PKP Yusnaldi, dan Kepala Dinas Sosial P3A Rudy Fahmi.

Sementara Agus Jabo didampingi Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman, serta jajaran Tenaga Ahli Menteri Sosial.

Bupati Sabu Raijua Karisman B. Riwu Kore mengatakan daerahnya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak Mei 2025. Menurutnya, Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan karena Sabu Raijua merupakan wilayah 3T.

“Sekolah Rakyat ini memang untuk Sabu Raijua sangat-sangat diperlukan karena posisi kami 3T. Data yang kami punya itu sekitar 15 ribu di Desil 1 dan Desil 2,” ujar Karisman.

Ia menjelaskan lokasi awal pembangunan telah dipindahkan ke Raemadia. Pemerintah daerah kini telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare yang dinilai landai, memiliki akses jalan, air, dan sertifikat yang lengkap. Namun, prosesnya masih terkendala administrasi, termasuk dokumen lingkungan serta hasil survei yang belum diterima secara lengkap.

Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman, menjelaskan usulan Sabu Raijua telah masuk ke Kementerian Pekerjaan Umum sejak 4 April 2026, namun hasil surveinya belum diterbitkan.

“Sabu Raijua sudah masuk ke PU per 4 April tahun ini. PU memang sampai sekarang belum mengeluarkan hasil survei. Nanti saya kabari, Pak,” ujar Herman.

Agus Jabo meminta dokumen terbaru lokasi Raemadia segera disampaikan kepada Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat agar prosesnya dapat terus dikawal.

“Yang jelas masukkan dulu ke Sekber. Kalau tidak masuk Sekber berarti macet, karena mereka yang mengurus teknisnya ke PU. Ini daerah tertinggal, nanti diprioritaskan,” katanya.

Adapun Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan usulan Sekolah Rakyat sebelumnya terkendala luas lahan yang hanya 4,5 hektare. Pemerintah Kota Banjar kemudian memindahkan lokasi ke Kecamatan Pataruman dengan lahan baru seluas 6,6 hektare milik pemerintah kota.

“Alhamdulillah sekarang lahannya kami pindahkan. Yang awalnya 4,5 hektare, sekarang menjadi 6,6 hektare di Kecamatan Pataruman. Dokumen sudah lengkap dan siap,” ujar Sudarsono.

Herman membenarkan dokumen lokasi baru tersebut telah diterima Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.

“Banjar baru saya terima dokumen yang baru, Pak. Karena yang kemarin lahannya 4,5 hektare. Yang baru ini 6,6 hektare milik Pemkot. Nanti akan kami tindaklanjuti,” kata Herman.