Gus Ipul Minta Warga Tak Terprovokasi Usai Konflik Berdarah di Flores Timur

Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau masyarakat tidak terpancing provokasi menyusul konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan lima lainnya terluka.

Menurut Gus Ipul, penyelesaian konflik harus diserahkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar situasi tidak semakin memanas.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri, menjaga persaudaraan, dan mempercayakan penyelesaian persoalan kepada pemerintah dan aparat yang berwenang. Semoga situasi segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman," kata Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Seiring dengan upaya menjaga situasi tetap kondusif, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak konflik. Bantuan diberangkatkan dari Gudang Sentra Effata Kupang hari ini menuju Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Selain menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan terhadap warga terdampak berjalan cepat dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Narasoina dan Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, pada Sabtu (18/7) lalu itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia, lima orang mengalami luka-luka, serta merusak 20 unit rumah, satu tempat usaha, dan satu sepeda motor.

Bantuan yang dikirim Kemensos meliputi 200 paket makanan siap saji, 100 paket makanan anak, 200 paket lauk pauk siap saji, 50 kasur, 50 selimut, 50 paket kidsware, 50 paket family kit, 50 paket sandang dewasa, serta satu unit tenda serbaguna.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Forkopimda, TNI, dan Polri masih melakukan mediasi serta pengamanan di lokasi. Sementara itu, pemerintah daerah juga memproses Surat Keterangan Tanggap Darurat (SKTD) dan melakukan verifikasi data korban sebagai dasar pengajuan santunan kepada Kementerian Sosial.