REGIONAL:
- Koalisi masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan di Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah serta menyusun kebijakan alternatif.
- Kabinet Bayangan yang diisi 15 tokoh lintas sektor ini bertugas melakukan riset, analisis data, dan pelacakan janji pemerintah.
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mempelajari dan menerima masukan konstruktif yang disampaikan pihak tersebut.
Suara.com - Istana merespons kehadiran Kabinet Bayangan bentukan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari akademikus dan aktivis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku akan mempelajari.
"Kita pelajari. Semua yang niatnya baik, semua yang ingin memberikan masukan yang baik kita tentu menerima dan selalu berterima kasih," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pras menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap semua niat baik dan masukan yang disampaikan publik.
"Yang penting adalah konstruktif semangatnya. Bagaimana tim sepak bola kan semua harus kompak bekerja sama bekerja keras satu sama lain. Itu saja belum tentu berakhir dengan kemenangan kalau pertandingan sepak bola," kata Pras.
"Jangan diartikan macam-macam," sambung Pras.
Melansir laman resmi kabinetbayangan.id, kehadiran Kabinet Bayangan menjadi suatu platmform masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintah dan memproduksi alternatif kebijakan.
Koalisi masyarakat sipil lintas sektor dengan dipanitiai oleh Feri Amsari (Pakar Hukum Tata Negara) dan Ahmad Jilul QF (Masyarakat Transparansi Indonesia) menjadi inisiator dari Kabinet Bayangan.
Koalisi Masyarakat Sipil memandang penting kehadiran Kabinet Bayangan untuk melakoni fungsi pengawasan atau checks and balances yang macet.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai masyarakat sipil perlu mengisi kekosongan — dengan analisis cepat, kredibel, dan berbasis data.
Kabinet Bayangan akan mengerjakan sejumlah hal, mulai dari riset dan analisis berbasis data merespons kebijakan pemerintah.
Kemudian memberikan catatan kebijakan, laporan, dan konten publik. Shadow Hearing versi masyarakat sipil dari rapat DPR.
Dashboard Publik, pelacak janji pemerintah dan Alternative State of the Nation, review kondisi nyata Indonesia
Ada tiga tahap penyeleksian pemilihan menteri di Kabinet Bayangan. Pertama Public Nomination, yakni publik mengajukan diri atau mengusulkan kandidat. Kedua, Expert Panel Review, panel independen menilai kompetensi, integritas, dan kepemimpinan. Terakhir, Final Selection oleh panel
Kabinet Bayangan bertujuan menjadi oposisi alternatif berbasis bukti, pengawas kredibel bagi pemerintah, sumber kebijakan terpercaya bagi publik.
Tujuan jangka pendek, mengisi kekosongan oposisi substantif dan menjadi rujukan media. Sedangjan tujuan jangka menengah, membangun ekosistem teknokrat progresif dan menyiapkan alternatif kebijakan nasional.
Ada 15 menteri yang terpilih mengisi pos-pos di Kabinet Bayangan, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Feri Amsari, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara Armand Suparman, Menteri Luar Negeri Shofwan Al- Banna Choiruzzad, Menteri Pertahanan Curie Maharani, dan Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal Khoirunnisa Nur Agustyati
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara Yance Arizona, Menteri Perekonomian Media Wahyudi Askar, Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Bhima Yudhistira Adhinegara, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Iqbal Damanik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Iman Zanatul Haeri
Menteri Riset, Teknologi, dan Digital Nenden Sekar Arum, Menteri Kesehatan Irma Hidayana, Menteri Sosial dan Layanan Dasar Nabivla Risfa Izzati, Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Isnawati Hidayah, Sekretaris Kabinet Ahmad Julil Qur'ani Farid.
TERPOPULER
