Puluhan Sekolah Kekurangan Murid, DPR Desak Evaluasi Sistem Pendidikan

Suara.com - Fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid mulai bermunculan di berbagai daerah dan dinilai menjadi sinyal perlunya penataan ulang sistem pendidikan nasional.

Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi penurunan jumlah peserta didik, tetapi juga perubahan demografi, persebaran penduduk, hingga kualitas layanan pendidikan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melalui kementerian terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tersebut.

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan penyebab sekolah kekurangan murid sebelum menetapkan kebijakan.

"Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi," kata Puan di Jakarta, Rabu (15/7/2026), mengutip dari ANTARA.

Puan menjelaskan, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan sekolah kehilangan peminat, mulai dari menurunnya jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kawasan permukiman, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri.

Karena itu, menurutnya, pemerintah tidak bisa menerapkan kebijakan yang seragam di seluruh daerah. Setiap wilayah memiliki persoalan yang berbeda sehingga solusi yang diambil juga harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Ia mendorong pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan. Peta tersebut harus memuat data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, akses transportasi, kondisi geografis, hingga proyeksi jumlah penduduk sedikitnya untuk 10 tahun mendatang.

Menurut Puan, data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi, dikembangkan sebagai sekolah rujukan, digabungkan, atau tetap dipertahankan karena memiliki peran penting dalam menjamin akses pendidikan masyarakat.

Puan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jika penggabungan sekolah menjadi pilihan, pemerintah wajib memastikan tersedia transportasi yang aman dan mudah dijangkau oleh para siswa.

Fenomena minimnya peserta didik baru memang mulai terlihat di sejumlah daerah. Di Kota Semarang, misalnya, SD Negeri Purwoyoso 01 hanya menerima tiga siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 meski tetap menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sementara di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 60 sekolah masih kekurangan murid hingga berakhirnya masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).