Adopsi Bus Listrik Masih di Bawah 10 Persen, Bagaimana Strategi Percepatannya?

Suara.com - Target pemerintah untuk mengalihkan 90% armada angkutan umum perkotaan menjadi bus listrik pada 2030 masih menghadapi tantangan besar.

Hingga saat ini, tingkat adopsi bus listrik di Indonesia masih berada di bawah 10 persen, menurut Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia.

Kesenjangan tersebut muncul di tengah besarnya tantangan sektor transportasi. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan hampir 90 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi berasal dari transportasi darat.

Di sisi lain, biaya transportasi juga masih membebani rumah tangga Indonesia hingga 16–24 persen dari total pendapatan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Elektrifikasi angkutan umum dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan emisi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Namun, penerapannya masih terkendala regulasi, pembiayaan, hingga kesiapan infrastruktur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perhubungan bersama ITDP Indonesia menggelar dialog lintas kementerian dan lembaga guna menyusun landasan hukum serta rencana aksi percepatan adopsi bus listrik untuk angkutan umum perkotaan.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir, mengatakan keberhasilan elektrifikasi tidak hanya bergantung pada pengadaan armada baru.

"Elektrifikasi angkutan umum perkotaan merupakan salah satu strategi yang sangat penting. Namun keberhasilan adopsi bus listrik memerlukan dukungan regulasi yang kuat, mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, kesiapan infrastruktur pengisian daya, dan penguatan industri nasional," ujarnya.

Menurut ITDP Indonesia, tantangan terbesar saat ini bukan lagi menentukan arah kebijakan, melainkan menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan agar target elektrifikasi dapat diwujudkan.

Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, mengatakan teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan.

"Keberhasilan elektrifikasi transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kebijakan yang selaras, kelembagaan yang kuat, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, serta model pendanaan yang berkelanjutan."

Solusi yang Diusulkan

Dalam forum tersebut, ITDP memperbarui peta jalan elektrifikasi bus perkotaan dengan target yang lebih bertahap. Alih-alih mengejar 90 persen pada 2030, ITDP mengusulkan target 80 persen pada 2030, meningkat menjadi 90 persen pada 2035, 95 persen pada 2040, dan mencapai 100 persen pada 2045.

Pendekatan ini disusun berdasarkan kesiapan fiskal daerah, siklus pergantian armada, dan kesiapan infrastruktur.

Jika diterapkan, peta jalan tersebut diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 8,8 juta ton CO ekuivalen sepanjang 2027–2045, menghemat subsidi bahan bakar minyak sekitar Rp2,7 triliun per tahun pada 2045, sekaligus memperkuat industri kendaraan listrik nasional.

Forum juga menyepakati perlunya Peraturan Presiden sebagai payung hukum percepatan adopsi bus listrik, yang mengatur target nasional, pembagian peran antarinstansi, hingga mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah dan operator transportasi.

Meski demikian, sejumlah pekerjaan rumah masih harus diselesaikan, mulai dari penyusunan skema pendanaan, pembagian kewenangan antarinstansi, hingga memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan transisi menuju transportasi publik berbasis listrik.