- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memperkenalkan istilah Prabowonomics pada Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
- Konsep baru tersebut bertujuan mengawal kemandirian ekonomi nasional serta mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
- PKB menilai Indonesia selama dua dekade terakhir terlalu bergantung pada pasar global sehingga mengabaikan pengelolaan kekayaan alam sendiri.
Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menggunakan istilah "Prabowonomics" sebagai arah baru perjuangan ekonomi partainya.
Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam pidato politiknya pada peringatan Harlah PKB ke-28 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan para kiai, Cak Imin menjelaskan bahwa tema besar ulang tahun PKB kali ini merujuk pada amanat konstitusi yang diselaraskan dengan visi kepemimpinan nasional saat ini.
"Tema ulang tahun PKB yang ke-28 kali ini adalah 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi'. Dan tema ini dipersingkat dengan satu kata: 'Prabowonomics'," ujar Cak Imin.
Ia menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bentuk kesungguhan PKB untuk terus mengawal kemandirian bangsa di tengah ketidakpastian global.
"Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional, untuk terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri. Dan kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik gio-ekonomi (geo-ekonomi) maupun gio-politik (geopolitik)," lanjutnya.
Cak Imin juga menyinggung pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi utama kesejahteraan rakyat. Ia mengutip pesan yang sering disampaikan Presiden terkait penguatan hak ekonomi masyarakat.
"Para kiai, para ulama, kami sering mendengar Bapak Presiden menyampaikan: 'Sebelum tidur ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bangun tidur ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.' Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya," tegas Cak Imin.
Lebih lanjut, Cak Imin mengungkapkan bahwa komitmen PKB ini sejalan dengan hasil Ijtima Ulama yang menginginkan kedaulatan ekonomi penuh. Ia memberikan catatan kritis terhadap kondisi ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir yang dinilai terlalu bergantung pada pasar global.
"PKB berkomitmen, apa yang disampaikan oleh para kiai dalam Ijtima Ulama tadi amat sangat tegas bahwa apa yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui arah baru ekonomi ini adalah impian lama di mana tidak kurang dari 25 tahun terakhir kita telah menyerahkan diri dengan berbagai perkembangan global sehingga bahkan kita secara tidak sadar telah abaikan menata dan mengelola kekuatan kita sendiri," paparnya.
Cak Imin mengingatkan agar kekayaan alam Indonesia dikelola secara berdaulat oleh bangsa sendiri tanpa harus terdikte oleh pihak luar.
"Ketergantungan kita di pasar global bahkan sampai pada level di mana kita lupa bahwa kekayaan alam yang begitu kaya raya belum sepenuhnya terjaga dengan baik oleh tangan-tangan kita sendiri," pungkasnya.