REGIONAL:
- Indonesia Corruption Watch menemukan dugaan markup anggaran pengadaan Program Sekolah Rakyat pada 24 Juli 2026.
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan temuan ICW sejalan dengan hasil pemeriksaan internal Kementerian Sosial serta BPK.
- Kementerian Sosial berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan tersebut guna mencegah praktik korupsi dalam program prioritas pemerintah.
Suara.com - Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah mulai mendapat sorotan terkait tata kelola anggaran.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah kerawanan dalam proses pengadaan, mulai dari dugaan markup hingga penggunaan penyedia yang berulang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku telah menerima berbagai masukan tersebut saat bertemu dengan perwakilan ICW di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Menurut Gus Ipul, kajian yang disampaikan ICW justru memiliki kesamaan dengan temuan yang sebelumnya diperoleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ada kesamaan temuan-temuan yang diberikan oleh ICW maupun juga oleh Irjen dan juga yang ada di BPK. Jadi ini ada hal-hal yang sama yang kita harapkan nanti jadi perbaikan ke depan, ya, jadi perbaikan untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Sosial," kata Gus Ipul kepada wartawan.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin program strategis Presiden Prabowo Subianto tercoreng oleh praktik korupsi.
Gus Ipul mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan ICW, khususnya terkait pengadaan dalam program Sekolah Rakyat.
Ia memastikan bersama Wakil Menteri Sosial akan mendalami seluruh temuan tersebut sebagai bahan evaluasi tata kelola program.
"Kami sangat terbuka, ya, kritik, saran dari pihak manapun, apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat," ucapnya.
Sementara itu, Koordinator ICW Almas Sjafrina mengatakan organisasinya tengah mengkaji pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, termasuk aspek pengelolaan anggarannya.
Menurut dia, selain memastikan pendidikan berjalan secara adil dan inklusif, ICW juga memberi perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
"Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya," kata Almas.
Dalam kajian awalnya, ICW mencatat sejumlah potensi kerawanan yang dinilai perlu segera dibenahi mengingat Sekolah Rakyat merupakan program baru pemerintah.
"Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan, mulai dari soal pemilihan metode pengadaan, kemudian ada dugaan markup begitu ya dengan melihat harga, kemudian juga ada sorotan terkait dengan penyedia yang ada yang berulang dan sebagainya," ujar Almas.
Ia berharap data yang disampaikan kepada Kementerian Sosial dapat menjadi bahan evaluasi sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal pelaksanaan program.
TERPOPULER
