REGIONAL:
- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merasa janggal atas rentetan OTT kepala daerah pada Rabu, 29 Juli 2026.
- Partai Golkar menegaskan komitmen mendukung pemberantasan korupsi dan menyerahkan kasus hukum kadernya kepada mekanisme yang berlaku.
- Partai Golkar melakukan pembinaan internal kepada seluruh kader agar mengutamakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memberikan tanggapan keras terkait kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Doli mengaku merasa janggal dengan maraknya penangkapan kepala daerah yang terjadi secara beruntun belakangan ini.
Doli mengungkapkan keheranannya terhadap fenomena hukum yang terus berulang dan mempertanyakan apakah ada motif tertentu di balik rentetan penangkapan tersebut.
"Saya semakin terheran-heran ya..kenapa hampir setiap minggu ada saja Kepala Daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para Kepala Daerah sudah tidak paham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya? Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan “show up” penangkapan para Kepala Daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini," ujar Doli kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Meski mempertanyakan frekuensi penangkapan yang terjadi, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ia memastikan bahwa partai tidak akan memberikan keistimewaan kepada siapapun yang terbukti melanggar hukum, termasuk jika sosok tersebut memiliki kaitan dengan Partai Golkar.
"Namun yang jelas, sebagai sebuah partai politik, tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apapun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun Kepala Daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku," tegasnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan bahwa pihak partai akan terus melakukan langkah-langkah internal untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum di masa depan melalui pembinaan kader.
"Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
TERPOPULER
