Waspada! Modus Baru Judi Online Pakai QRIS, Deposit Rp5.000 Sasar Anak-anak

Suara.com - Pola transaksi aktivitas judi online (judol) di Indonesia mengalami pergeseran signifikan. Para pelaku kini memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah deposit dengan nominal yang sangat terjangkau, bahkan mulai dari Rp5.000.

Fenomena ini memicu kekhawatiran serius dari Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan.

Pria yang akrab disapa Nico Siahaan tersebut mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk segera mengoordinasikan pengawasan transaksi digital guna memutus ekosistem haram tersebut.

“Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah situs yang diblokir. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman online ilegal masih tersedia, jaringan judi online akan terus berpindah bentuk,” tegas Nico Siahaan di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penggunaan QRIS mendominasi frekuensi transaksi deposit judi online pada triwulan I-2026, yakni mencapai 88,6 persen.

Sementara itu, transaksi melalui transfer bank dan dompet elektronik (e-wallet) justru menurun menjadi 11,4 persen.

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti bahwa nominal deposit yang semakin kecil menjadi pintu masuk yang berbahaya bagi kelompok rentan, terutama anak-anak.

"Apalagi ada temuan bandar judi online kini menawarkan deposit mulai Rp5.000 melalui QRIS. Ini sangat membahayakan karena bisa menyasar anak-anak,” tutur Nico.

Ia menambahkan bahwa nilai deposit yang rendah sering kali menipu masyarakat karena dianggap ringan, padahal dapat merusak finansial keluarga dalam jangka panjang.

"Deposit Rp5.000 mungkin terlihat kecil. Namun, jika dilakukan berkali-kali setiap hari, uang untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga dapat habis tanpa terasa,” jelasnya.

Data PPATK menunjukkan meski perputaran dana judol pada 2025 (Rp286,84 triliun) turun 20 persen dibanding 2024, jumlah transaksinya justru melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 422,1 juta transaksi.

Hal ini mengindikasikan bahwa akses judi online semakin meluas dan dilakukan lebih sering dengan nominal kecil.

“Turunnya nilai perputaran tahunan tidak boleh membuat pemerintah merasa persoalan telah selesai. Ketika frekuensi transaksi justru melonjak dan nominal deposit semakin kecil, berarti akses judi online semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ungkapnya.

Dampak sosialnya pun kian nyata. Sepanjang triwulan I-2025, tercatat 71,6 persen pemain judi online adalah masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Selain itu, terdapat tumpang tindih antara pemain judol dengan jeratan pinjaman online (pinjol).

"Judi online bukan lagi sekadar persoalan pilihan individu. Ketika uang kebutuhan pokok habis dan pemain mulai mencari pinjaman untuk menutup kekalahan, dampaknya telah masuk ke ruang keluarga dan menjadi persoalan sosial,” kata dia.

Nico juga menyoroti kerentanan anak-anak, di mana data Komdigi mencatat hampir 200.000 anak Indonesia terpapar judi online, termasuk 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Terkait pinjol ilegal, OJK mencatat telah menghentikan 11.873 entitas sepanjang 2017–2025.

“Jumlah tersebut menunjukkan tingginya ancaman yang dihadapi masyarakat ketika kebutuhan dana mendesak bertemu dengan penawaran pinjaman ilegal di ruang digital,” jelas Nico.

Meskipun Komdigi telah memutus akses ke 3,7 juta konten judol dan perbankan telah memblokir puluhan ribu rekening, Nico menilai koordinasi antar-lembaga masih perlu dipercepat. Ia mengkritik lambatnya pertukaran informasi yang belum berlangsung secara otomatis atau real time.

"Data Pemerintah tidak boleh bergerak lebih lambat daripada uang kejahatan. Keterlambatan pertukaran informasi memberikan waktu bagi pelaku untuk memindahkan dana, mengganti rekening, dan membangun jaringan baru,” tegasnya.

Untuk itu, Nico mendorong penguatan verifikasi merchant QRIS dan pengawasan terhadap seluruh ekosistem pembayaran.

“Saya mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan transaksi digital yang digunakan untuk judol melalui verifikasi merchant penerima QRIS, deteksi transaksi mencurigakan, dan pertukaran data secara real time,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.

Ia juga meminta tindakan tegas terhadap para bandar dan pembersihan total jalur promosi.

"Pemerintah juga harus memutus keterkaitan antara judol dan pinjol ilegal dengan menindak bandar, memblokir rekening penampung, menghentikan promosi, serta melacak aset dan praktik jual-beli rekening,” kata dia.

Lebih lanjut, Nico memberikan peringatan keras bahwa judi online adalah ancaman nyata bagi karakter bangsa dan ekonomi rakyat.

"Karena, dampaknya sudah sangat mengancam, hingga merusak karakter generasi penerus bangsa!” kata dia.

“Negara harus hadir sebelum rekening masyarakat terkuras dan keluarga terjerat utang, bukan setelah kerusakan terjadi. Yang harus diputus bukan hanya situsnya, melainkan aliran dana dan seluruh ekosistem kejahatannya," sambungnya.