74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek

Suara.com - Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) APBN Tahun Anggaran 2025 menagih kepastian pembayaran proyek pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini belum terselesaikan.

Nilai pembayaran yang masih tertunda diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar.

Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG BGN APBN TA 2025, Arifin Nababan, mengatakan para kontraktor telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan menggunakan modal sendiri.

Namun, hingga kini mereka masih menghadapi ketidakpastian administrasi dan pembayaran dari pihak pengguna.

"Sejak awal kami berkomitmen mendukung program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional. Kami melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang sah, menggunakan modal sendiri, memberdayakan tenaga kerja, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan. Karena itu, yang kami harapkan bukan perlakuan khusus, melainkan kepastian administrasi dan kepastian pembayaran," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Berdasarkan data forum, pembangunan Sarana SPPG melalui mekanisme e-Katalog atau mini kompetisi telah mencakup 315 titik hingga akhir Maret 2026. Dari jumlah tersebut, 66 titik telah selesai 100 persen, sedangkan 249 titik masih dalam proses penyelesaian sesuai kontrak.

Persoalan tersebut disebut melibatkan 74 perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan Sarana SPPG di 22 provinsi.

Selain pembayaran yang belum tuntas, forum juga menyoroti sejumlah bangunan yang telah selesai dibangun namun belum dapat diserahterimakan karena proses administrasi belum rampung.

Akibatnya, kontraktor masih harus menanggung biaya pemeliharaan bangunan, keamanan, utilitas, serta operasional lainnya meski pekerjaan konstruksi telah selesai.

"Bangunan yang sudah selesai tidak bisa begitu saja kami tinggalkan. Selama proses serah terima belum dilakukan, kami tetap harus menjaga aset tersebut, membayar keamanan, pemeliharaan, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Arifin.

Forum menilai keterlambatan penyelesaian administrasi pembayaran tidak hanya berdampak pada kontraktor, tetapi juga terhadap pemasok material, vendor jasa, subkontraktor, pelaku UMKM, hingga ribuan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan Sarana SPPG.

Menurut Arifin, para kontraktor tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemasok material, pekerja, serta lembaga pembiayaan di tengah belum adanya kepastian pencairan pembayaran proyek.

"Kondisi ini membuat para penyedia berada dalam tekanan yang sangat berat. Kami tetap harus memenuhi kewajiban kepada pekerja, membayar pemasok material, vendor, subkontraktor, hingga memenuhi kewajiban kepada lembaga pembiayaan," katanya.

Forum mengungkapkan telah enam kali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk meminta kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian administrasi, jadwal serah terima bangunan, dan kepastian pembayaran. Namun, hingga kini mereka mengaku belum memperoleh tanggapan.

Karena itu, forum meminta BGN segera mempercepat penyelesaian administrasi, melakukan serah terima bangunan yang telah selesai, serta membuka ruang dialog dengan para kontraktor.

Meski demikian, Arifin menegaskan pihaknya tetap mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis pemerintah.

"Kami tidak datang untuk mempertentangkan program pemerintah. Kami ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Sarana SPPG dapat berjalan dengan baik. Yang kami harapkan adalah kepastian administrasi, kepastian pembayaran, dan ruang dialog yang terbuka agar seluruh persoalan dapat diselesaikan bersama," tutupnya.