Iran Janji Buka Selat Hormuz Jika AS Cabut Sanksi dan Bayar Ganti Rugi Perang

Suara.com - Kesepakatan teknis jalur pelayaran baru antara Iran dan Oman kini memasuki tahap akhir di tengah pemblokiran Selat Hormuz. Meski begitu, Teheran menegaskan koridor energi global tersebut baru dibuka jika Amerika Serikat memenuhi jajaran syarat berat.

Pemerintah Iran menuntut ganti rugi atas kerusakan serangan militer serta pencabutan total sanksi ekonomi Washington. Tanpa langkah konkret dari pihak Amerika Serikat, pemblokiran di perairan vital tersebut dipastikan terus berlanjut.

Kondisi ini memperpanjang krisis pasokan energi dunia yang memotong seperlima lalu lintas minyak dan gas cair global. Di saat bersamaan, ketegangan kawasan makin meluas ke Laut Merah akibat bentrokan armada militer.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengonfirmasi kemajuan rancangan kesepakatan navigasi dengan Muscat tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pemulihan arus kapal komersial sepenuhnya bergantung pada kesediaan Washington membayar ganti rugi.

"Sekali kesepakatan diumumkan untuk memulihkan pelayaran komersial tanpa hambatan, Amerika Serikat akan mencabut pemblokiran pelabuhan-pelabuhan Iran," kata seorang pejabat AS yang meminta anonimitas kepada Reuters.

Araqchi menyebutkan bahwa pesan antarnegara saat ini hanya disampaikan lewat pihak ketiga tanpa dialog langsung.

"Kami hanya setengah bernegosiasi dengan mereka. Kami hanya mengawasi Iran dengan inflasi besarnya dan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki uang," ujar Presiden AS Donald Trump kepada Axios.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohammad Baqer Zolqadr turut merinci daftar tuntutan mutlak Teheran. Syarat tersebut mencakup penghentian ancaman, pembekuan agresi terhadap sekutu regional, hingga pencabutan blokade ekonomi dan pengembalian aset negara.

Di sisi lain, kekuasaan penentu keputusan tertinggi berada di tangan Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei. Kemunculan publiknya sangat dinantikan setelah ia dilaporkan terluka dalam serangan udara yang menewaskan ayahnya pada akhir Februari.

Presiden Masoud Pezeshkian dikabarkan telah bertemu Khamenei pada akhir Juli lalu untuk membahas situasi terkini. Media pemerintah berjanji akan segera mempublikasikan rekaman video sang pemimpin puncak kepada khalayak umum.

Eskalasi militer di perairan Teluk juga terus memanas bersamaan dengan perundingan diplomatik yang berbelit. Uni Emirat Arab melaporkan salah satu kapal milik perusahaan minyak negaranya menjadi sasaran tembak di kawasan Selat Hormuz.

Kelompok Houthi di Yaman ikut memperluas jangkauan konflik dengan melancarkan serangan drone ke fasilitas energi Arab Saudi. Drone tersebut menghantam kilang minyak Aramco di Jazan yang berkapasitas 400 ribu barel per hari hingga memicu kebakaran.

Kementerian Energi Arab Saudi mengonfirmasi kebakaran di lokasi kilang berhasil dipadamkan tanpa menelan korban jiwa. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree membenarkan lewat platform X bahwa pihaknya bertanggung jawab atas operasi drone tersebut.

Serangan ke infrastruktur Saudi ini terjadi hanya dua hari setelah Riyadh menandatangani pakta pertahanan bersama Turki dan Pakistan. Kerja sama militer tiga negara tersebut dibentuk guna meredam dampak perang regional yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

"Aliansi baru ini tidak ditujukan melawan Iran atau negara mana pun, melainkan berfungsi sebagai komitmen umum untuk mendukung keamanan," tegas Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

Ia menambahkan bahwa bentuk dukungan konkret akan ditentukan bersama saat terjadi serangan.

Latar belakang krisis ini bermula dari serangan udara Amerika Serikat ke Iran pada akhir Februari untuk melumpuhkan program nuklir. Meski sempat disepakati gencatan senjata pada Juni, Washington kembali memblokir pelayaran Iran pada Juli hingga memicu balasan pemblokiran Selat Hormuz oleh Teheran.