- Pimpinan DPR RI menyatakan seluruh fraksi berkomitmen memperjuangkan hak pekerja dalam RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
- Panja Komisi IX DPR tetap bekerja intensif menyerap aspirasi publik mengenai regulasi ketenagakerjaan meski sedang memasuki masa reses.
- Presiden KSPSI Andi Gani mengancam akan mengumumkan partai politik di parlemen yang tidak serius membahas undang-undang tersebut.
Suara.com - Pimpinan DPR RI memberikan respons terhadap kritik kelompok buruh yang menyebut sejumlah partai politik (parpol) tidak serius dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
DPR memastikan seluruh fraksi memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan tidak ada perbedaan pandangan antarparpol di DPR dalam upaya membela kepentingan buruh melalui regulasi ini.
“Sudah di DPR semuanya, satu satu kesatuan berjuang bersama-sama untuk buruh ya untuk para pekerja,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Senada dengan Cucun, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi IX terus bergerak secara intensif. Bahkan, ia mengungkapkan pembahasan tetap berjalan meski DPR tengah berada dalam masa reses.
"Ya baik tentunya hari ini eh Panja Komisi IX DPR RI tentang undang-undang ketenagakerjaan ya ini terus bekerja, kemarin pun kami di masa reses Panja juga apa menyisihkan waktu untuk terus mengagendakan kerja-kerja Panja ya selain tentunya menerima terus aspirasi tentang pokok-pokok pikiranlah yang memang akan kita atur di dalam regulasi ketenagakerjaan ini,” jelas Putih Sari.
Putih menambahkan bahwa masukan dari kelompok pekerja sangat krusial karena sering kali disertai dengan solusi konkret.
DPR berkomitmen untuk tetap membuka ruang partisipasi publik agar poin-poin yang dibahas dalam Panja bersifat transparan dan sistematis.
“Jadi memang ini terus kita apa namanya terima ya, dan kita juga terus membahas ya ada beberapa memang poin-poin yang memang masih terus menjadi pembahasan di dalam Panja hari ini, dan ini menjadi satu hal yang luar biasa justru ya pertemuan hari ini karena kita bisa menyandingkan nantinya masukan-masukan dari berbagai macam pihak ya, apalagi yang diberikan juga cukup konkret, sistematis gitu ya sehingga masing-masing isunya jadi jelas,” tambahnya.
Sebelumnya, koalisi buruh memberikan peringatan keras kepada partai politik (parpol) di DPR RI yang dinilai main-main dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan pihaknya telah mengantongi catatan mengenai sikap masing-masing fraksi di parlemen.
Ancaman untuk mengumumkan parpol yang tidak berpihak kepada pekerja tersebut disampaikan Andi Gani saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
"Bang Dasco, saya berharap kami koalisi besar mencatat partai-partai yang serius atau tidak serius membahas undang-undang ini. Dan kami akan umumkan ke publik partai yang punya keberpihakan dan yang sama sekali tidak punya keberpihakan, supaya masyarakat tahu dan tidak ada dusta di antara kita," ujar Andi di hadapan pimpinan DPR.
Andi Gani mengungkapkan adanya ketimpangan kesiapan antarparpol dalam proses pembahasan ini.
Menurutnya, ada partai yang sudah sangat siap dengan kajian mendalam, namun ada pula yang justru belum memiliki naskah usulan sama sekali.
"Jadi kita akan umumkan nanti, ada partai yang begitu bersemangat punya bahan lengkap, ada partai bahkan sampai hari ini tidak punya draf apa pun," jelasnya.
Ia menekankan bahwa transparansi ini penting agar masyarakat, khususnya kaum buruh, mengetahui siapa saja wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan nasib mereka.
"Kami tahu persis, kami ada catatan dan kami akan buka pada saatnya nanti partai yang serius ataupun tidak serius, karena ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak," lanjutnya.