Karhutla Meluas di Kalbar, Wamen LH Minta Korporasi Perkuat Sekat Kanal: Apa Itu?

Suara.com - Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono, meminta perusahaan di sekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat ikut memperkuat upaya pencegahan kebakaran.

Permintaan itu disampaikan Diaz saat bertemu dengan sejumlah perusahaan di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (23/8/2026). Dalam keterangannya, salah satu upaya yang didorong adalah pembangunan sekat kanal di sekitar area konsesi.

Sekat kanal digunakan untuk menahan dan mengatur aliran air agar kelembapan lahan gambut tetap terjaga. Langkah ini dinilai penting karena kebakaran di lahan gambut dapat merambat hingga lapisan bawah permukaan, sehingga lebih sulit dipadamkan.

“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu upaya saja,” kata Diaz.

Ia meminta perusahaan membantu membangun sekat kanal, terutama di wilayah yang masih memiliki titik panas.

Menurut Diaz, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran gambut. Ketika gambut sudah terbakar, api dapat berada di bawah permukaan sehingga sulit dijangkau dengan penyiraman biasa.

“Kalau lahan gambut sudah terbakar, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, polisi, dan masyarakat susah menyiramnya. Karena api ada di bawah permukaan. Sehingga perlu dibuat sekat kanal, agar air bisa masuk,” ujarnya.

Karhutla meluas di Kalimantan Barat

Karhutla telah terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat sejak awal tahun, ketika kondisi cuaca cenderung kering.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan luas lahan yang terdampak karhutla di Kalimantan Barat mencapai lebih dari 30.000 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Kebakaran juga berdampak pada kualitas udara dan menimbulkan kabut asap di sejumlah wilayah.

Diaz mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan hingga masyarakat.

“Saya sudah cek lahan gambut terbakar, memang ini kejadian luar biasa. Ini kejadian yang berulang terus. Saya rasa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu cara atau satu instansi saja,” katanya.

Selain pembangunan sekat kanal, pemerintah telah menerbitkan surat edaran mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api serta memperkuat Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Lahan dan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove.

Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan lima unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker kepada masyarakat terdampak di Desa Batu Ampar, Kubu Raya. PT Antam Tbk juga memberikan bantuan berupa satu paket sumur bor dan lima boks masker medis.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak, termasuk PT Cipta Tumbuh Berbuah, PT Sintang Raya, PT Fajar Saudara Lestari, PT Agro Alam Nusantara, PT Asia Palem Lestari, PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa.

Pemerintah berharap keterlibatan perusahaan dapat memperkuat pencegahan karhutla, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan pengelolaan air secara berkelanjutan.