REGIONAL:
- Haris Rusly Moti menyatakan demo 27 Agustus 2026 ditunggangi untuk menciptakan kekacauan sosial dan delegitimasi pemerintah.
- Aksi massa menuntut pemberantasan korupsi tersebut sebenarnya sudah sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo.
- Operasi destabilisasi memanfaatkan teknik pencucian informasi untuk menyebarkan disinformasi demi meruntuhkan kepercayaan publik.
"Disinformasi dan berita palsu adalah konten itu sendiri, sedangkan pencucian informasi adalah teknik yang digunakan untuk melegitimasi konten disinformasi dan berita palsu tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran," tandasnya.
Jika tidak dibantu oleh mekanisme pencucian informasi melalui media arus utama, narasi hoaks ditegaskan hanya akan mengendap di ruang-ruang marginal tanpa mampu merusak stabilitas nasional.
"Jika kita cermati, laundering informasi atau pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis, tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah," ujarnya.
"Gerakan seperti ini sebetulnya bagian dari rangkaian kampanye destabilisasi yang sedang dilancarkan dalam beberapa bulan terakhir," imbuhnya.
Upaya meruntuhkan psikologis pasar lewat ramalan palsu bahwa rupiah bakal terperosok hingga Rp 25.000 per dolar AS terbukti gagal total. Perekonomian nasional justru bergeming dengan nilai tukar rupiah dan IHSG yang terus menunjukkan penguatan.
Haris menyimpulkan bahwa pidato capaian pemerintahan pada 14 Agustus 2026 telah membuktikan kerja nyata Presiden.
Meski masih banyak persoalan rakyat yang belum tuntas, penyampaian kritik diimbau tetap berada dalam koridor kerja sama yang membangun.
"Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Bagi kami, gerakan sosial masyarakat adalah mitra kritis pemerintah dalam melindungi kebijakannya dari penyalahgunaan," tegasnya.
TERPOPULER