Guru Tampar Anak TK Sampai Meninggal Dunia Gara-gara Tak Bikin PR

Pemerintah kolonial Inggris kemudian mensistematiskan tradisi hukuman cambuk tersebut ke dalam struktur hukum serta lembaga pendidikan formal. Sistem schooling bentukan Inggris memosisikan pukulan rotan sebagai sarana utama pembentukan moral murid.

“Alasan mengapa Inggris penting adalah karena sistem pendidikan India telah mengambil banyak hal dari mereka,” kata Sharma kepada Al Jazeera.

Pengalaman diskriminasi fisik di sekolah paling berat dialami oleh murid-murid dari kelompok kasta rendah serta minoritas. Laporan International Dalit Solidarity Network 2016 membuktikan kekerasan fisik dan kerja paksa mendorong anak-anak marginal keluar dari sekolah.

Studi tahun 2022 memperlihatkan dampak buruk hukuman fisik merusak perkembangan kognitif anak-anak dari kasta terpinggirkan secara signifikan. Ketimpangan sosial memperparah intensitas hukuman yang diterima siswa di dalam kelas.

“Seorang anak Dalit kemungkinan besar akan dihukum lebih berat daripada anak non-Dalit,” ungkap Sharma.

“Rantai itu tidak terputus, mulai dari Manusmriti dan Arthashastra hingga hari ini, karena sistem kasta itu sendiri tidak terputus.”

Mengapa Murid Minoritas Sering Menjadi Sasaran Utama Kekerasan?

Tragedi Kematian Inder Meghwal pada 2022 menunjukkan betapa fatalnya dampak sentimen kasta di lingkungan sekolah India. Bocah sembilan tahun itu tewas dihajar gurunya hanya karena menyentuh wadah air minum khusus milik sang pengajar.

Kekerasan bermotif kebencian agama juga menimpa siswa muslim melalui aksi perundungan fisik yang diorganisasi oleh guru sendiri. Kasus Muzaffarnagar 2023 merekam seorang guru memerintahkan seluruh isi kelas menampar murid muslim secara bergantian.

Aktivis sosial New Delhi, Aasif Mujtaba, menegaskan status minoritas membuat posisi anak-anak sangat rentan terhadap serangan verbal maupun fisik. Pengasingan identitas di ruang kelas menjadi sarana efektif untuk melanggengkan diskriminasi.

“Sangat mudah bagi guru dan siswa untuk menandai Anda sebagai orang lain dan orang asing,” kata Mujtaba kepada Al Jazeera.

“Baik itu warga Dalit yang terdampak hierarki kasta atau warga Muslim yang terdampak hierarki komunal, pengasingan adalah hal yang umum dalam kedua kasus tersebut, dan ketika diasingkan, Anda rentan terhadap serangan.”

Mujtaba mengingatkan bahaya kekerasan psikologis yang tidak meninggalkan bekas luka fisik pada tubuh siswa. Penghinaan nama dan ejekan bermotif agama menghancurkan mental anak-anak secara perlahan tanpa pernah masuk laporan resmi.

“Ada hukuman yang lebih besar daripada hukuman fisik yang mungkin tidak masuk dalam cakupannya. Namun itu adalah pembunuh berdarah dingin,” jelas Mujtaba.

“Hanya kasus-kasus yang muncul di media sosial atau CCTV yang dilaporkan. Namun jika kematian tiga siswa dilaporkan, ada ribuan lainnya yang menghadapi trauma kasta dan komunal ini.”

Bagaimana Solusi Menghentikan Kekerasan Sistemis di Sekolah India?

Praktik perlakuan sewenang-wenang guru bertahan akibat dominasi kekuasaan penuh atas murid yang tidak berdaya melawan. Kelompok advokasi Cockroach Janta Party kini menggalang gerakan reformasi sekolah negeri guna mengikis budaya kekerasan tersebut.

Pengacara Ratna Singh menyebut ketimpangan relasi kuasa menjadi akar utama keberlanjutan aksi kekerasan di lingkungan pendidikan. Guru merasa berhak melakukan tindakan fisik apa pun karena siswa jarang memiliki akses untuk melapor.

Kaur menegaskan penyelesaian masalah membutuhkan mekanisme pengaduan independen di luar kendali pihak sekolah. Sekolah harus diwajibkan melaporkan setiap insiden kekerasan tanpa menutupi motif diskriminasi yang ada.

“Perbedaan nyata dalam hukum India adalah kegagalan untuk mengakui sifat diskriminasi yang struktural dan berkelanjutan saat bergerak dari ruang kelas ke administrasi sekolah dan ke pengadilan,” pukas Kaur.

Departemen Pendidikan Andhra Pradesh kini merancang program sensitivitas bagi guru agar mengajar secara lebih manusiawati pascakematian Pranay Teja. Namun bagi keluarga korban, janji pelatihan tersebut tidak bisa menggantikan tuntutan keadilan serta pertanggungjawaban hukum yang nyata.