- Pemprov Jateng menyelenggarakan CJIBF 2026 di Jakarta pada 27 Agustus, mencatatkan potensi investasi Rp19,07 triliun.
- Acara tersebut menghasilkan komitmen kerja sama melalui penandatanganan LoI PMA dan PMDN dari berbagai perusahaan.
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan komitmen mempermudah perizinan demi memperkuat ekosistem investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tugas kami adalah mempermudah izin, menyiapkan lahan, menjaga keamanan, serta menjamin kepastian agar pertumbuhan ekonomi dan bisnis berkembang di Jawa Tengah,” ujar Luthfi.
![Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Gelaran Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026. [Dok humas]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/27/92379-ahmad-luthfi.jpg)
Ia mengatakan setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki potensi yang berbeda, sehingga strategi investasi perlu disesuaikan dengan karakter dan keunggulan masing-masing daerah.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan investasi tidak hanya berkembang di pusat ekonomi tertentu, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah.
Selain menarik investasi besar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong agar pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.
Luthfi menyebut, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta UMKM skala mikro yang perlu didorong agar mampu berkembang dan masuk dalam rantai pasok industri.
“Yang dibutuhkan bukan hanya permodalan dan pemasaran, tetapi bagaimana usaha mikro bisa naik kelas menjadi kecil atau menengah,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ichsan Zulkarnaen mengatakan, arah investasi Indonesia ke depan akan semakin diarahkan pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.
Ia menilai Jawa Tengah memiliki daya tarik investasi yang kuat karena didukung kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta ekosistem pendukung yang terus berkembang.
“Jawa Tengah menjadi salah satu pendorong investasi karena memiliki dua kawasan ekonomi khusus dan tujuh kawasan industri, yang beberapa di antaranya sudah memiliki fasilitas KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi),” katanya.