- Suku Dayak pedalaman yang bertato karena tradisi diizinkan mendaftar TNI.
- Kebijakan kelonggaran persyaratan rekrutmen tersebut disampaikan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat strategis di Hambalang pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
- Presiden Prabowo juga menerima laporan penanganan bencana alam dan meminta penguatan pencegahan karhutla melalui peran Babinsa.
Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada hambatan bagi masyarakat suku Dayak pedalaman untuk menjadi prajurit TNI, termasuk bagi mereka yang memiliki tato sebagai bagian dari tradisi adat.
Maruli mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya sudah berlaku sejak lama. TNI memberikan kelonggaran terhadap tato yang dimiliki masyarakat Dayak karena alasan tradisi, meski hingga kini belum banyak putra-putri Dayak dengan kondisi tersebut yang mendaftar.
"Dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar," ujar Maruli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Maruli merespons arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat strategis di Hambalang, Bogor, Sabtu (29/8/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo membahas penyesuaian persyaratan rekrutmen bagi putra-putri suku Dayak pedalaman yang ingin mengabdi sebagai prajurit TNI.
Maruli juga meluruskan anggapan bahwa seluruh masyarakat Dayak identik dengan tato.
Menurutnya, tato merupakan bagian dari tradisi sebagian masyarakat Dayak sehingga tidak semestinya menjadi penghalang bagi mereka yang ingin mengikuti seleksi TNI.
"Ya itu kan suku Dayak nggak semua bertato, jadi sebenarnya gak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tau, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan," tuturnya.
Menurut Maruli, keterwakilan masyarakat dari berbagai daerah dalam tubuh TNI justru penting. Terlebih, TNI saat ini tengah melakukan penambahan jumlah personel sehingga membutuhkan lebih banyak calon prajurit dari berbagai penjuru Indonesia.
"Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi kita sekarang menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus," katanya.

Perintah Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bersama Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut berlangsung sejak sore hingga malam hari. Salah satu agenda yang dibahas yakni perkembangan penyesuaian persyaratan perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” jelas Teddy.
Selain persoalan rekrutmen prajurit Dayak, Prabowo juga menerima laporan mengenai penanganan sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk pascagempa bumi di Flores dan erupsi Gunung Merapi.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra turut menjadi perhatian. Prabowo meminta penanganan karhutla diperkuat, sekaligus mendorong pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.
Dalam upaya tersebut, Presiden menekankan pentingnya peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan.