Setengah Abad Semrawut, 614 Pedagang di Kramat Jati Kini Dapat Lokasi Baru

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menata 614 pedagang di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, guna mengembalikan fungsi jalan serta ruang publik.

Penataan yang berlangsung selama sepekan sejak 24 hingga 31 Agustus 2026 ini menyasar para pedagang yang sudah beraktivitas di lokasi tersebut sejak tahun 1970-an.

"Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Selasa (1/9/2026) malam.

Sebagai bentuk dukungan selama masa transisi, Pemprov DKI membebaskan biaya retribusi bagi ratusan pedagang tersebut selama enam bulan.

Setelah masa pembebasan biaya berakhir, para pedagang nantinya akan dikenakan iuran sebesar Rp180 ribu setiap bulan.

Sebanyak 614 pedagang telah disiapkan lokasi penempatan baru, mulai dari Lokbin Kramat Jati, Lokbin Cililitan, hingga Pasar Kramat Jati Sektor 7.

Langkah relokasi ini dianggap sebagai pencapaian besar, mengingat proses penataan di kawasan tersebut sudah menemui jalan buntu selama lebih dari setengah abad.

"Tentunya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan sepenuhnya dari para pedagang dan juga para tokoh masyarakat yang mengoordinasikan ini," tutur Pramono.

Selain menyediakan tempat, pemerintah juga berencana mendirikan koperasi untuk memasok kebutuhan ikan ke rumah sakit milik Pemprov DKI demi menjamin ekonomi pedagang.

Pramono juga memastikan pihaknya tengah menyiapkan lokasi tambahan agar seluruh pedagang ikan di kawasan tersebut dapat terfasilitasi dengan baik.

"Mudah-mudahan itu bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan kekurangan lokasi bagi para pedagang itu segera terselesaikan," harapnya.

Melalui penataan ini, kawasan Kramat Jati diproyeksikan menjadi lebih molek, rapi, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas.