- Kebakaran hutan di Kalimantan mengancam satwa endemik.
- Kebakaran tersebut merusak habitat dan sumber makanan sehingga berpotensi memicu konflik antara satwa liar dengan manusia.
- Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mendesak pemerintah memperkuat pencegahan dini serta menyiapkan protokol tanggap darurat khusus untuk menyelamatkan satwa terdampak.
Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan tak hanya mengancam kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Kebakaran juga mengancam habitat dan keberlangsungan satwa endemik.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, menyebut karhutla dapat memicu dampak ekologis jangka panjang karena menghancurkan habitat berbagai flora dan fauna yang menjadi kekayaan alam Indonesia.
"Karhutla tidak hanya menimbulkan kabut asap dan mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan berbagai flora dan satwa endemik yang menjadi kekayaan alam Indonesia,” kata Rajiv kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Menurut Rajiv, Kalimantan merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati penting. Kebakaran hutan berpotensi menghilangkan habitat satwa langka seperti burung rangkong, bekantan, dan orang utan.
Ancaman serupa juga terjadi pada flora khas Kalimantan, termasuk pohon ulin dan berbagai jenis anggrek.
"Bayangkan, Pulau Kalimantan memiliki banyak flora dan fauna langka, ketika hutan terbakar, maka yang hilang bukan hanya pepohonan, melainkan juga sumber makanan, air dan akhirnya habitat hilang sehingga satwa endemik dan kekayaan genetik kita berpotensi musnah,” ungkapnya.
Persoalan tak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Satwa yang berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran berpotensi keluar dari habitatnya untuk mencari makanan dan tempat berlindung.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko konflik antara satwa dan manusia, terutama ketika satwa masuk ke kawasan perkebunan, hutan sekunder hingga permukiman warga.
”Kita harus mengantisipasi dan melakukan mitigasi keberadaan satwa yang selamat dan keluar menuju kawasan perkebunan, hutan sekunder, atau permukiman,karena risiko konflik antara satwa dan manusia semakin meningkat,” katanya.
Rajiv meminta pemerintah mengubah pola penanganan karhutla yang selama ini cenderung bersifat reaktif. Menurut dia, pencegahan harus dilakukan sejak munculnya titik panas agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.
Selain memperkuat pencegahan karhutla, Rajiv meminta pemerintah menyiapkan mekanisme khusus untuk menyelamatkan satwa yang terdampak kebakaran.
Ia mendorong Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki protokol tanggap darurat satwa, mulai dari pemetaan kawasan perlindungan dan koridor satwa hingga penanganan medis serta penyediaan habitat sementara.