REGIONAL:
- Mitra program MBg menghadapi risiko finansial akibat penundaan aktivasi dapur SPPG.
- Gabriel Lele menyatakan masalah ini timbul karena pemerintah merancang kebijakan tersebut tanpa perencanaan matang.
- Insiden keracunan ratusan santri menunjukkan tata kelola program MBG perlu segera dievaluasi pemerintah.
Suara.com - Sejumlah pengusaha atau mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menghadapi risiko finansial setelah menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bahkan, sebagian di antaranya disebut terpaksa meminjam uang ke bank, sementara aktivasi dapur mereka kini ditunda.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai kondisi tersebut menjadi konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal tidak dirancang secara matang.
Menurutnya, para mitra yang sudah telanjur berinvestasi besar kini terjebak dalam kebijakan yang belum memiliki perencanaan dan pemetaan kebutuhan yang jelas.
"Bagi orang yang rasional sejak awal, ini kebijakan yang bermasalah. Jadi kalau ada orang yang masuk menginvestasikan uangnya ke proyek MBG, ya itulah perangkap yang mereka masuki sendiri," kata Gabriel kepada Suara.com, Kamis (3/9/2026).
Gabriel menyoroti penentuan lokasi SPPG yang dinilai tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kondisi itu, menurut dia, membuat distribusi dapur MBG berpotensi tidak tepat sasaran.
"Jadi karena memang ini bukan kebijakan yang dirancang secara matang ya. Implementasinya begitu-begitu saja, apalagi kita tahu bahwa basis misalnya penentuan titik-titik MBG-nya itu titik SPBG-nya di mana, apakah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat apa tidak," ungkapnya.
Dapur Dibangun, Aktivasi Ditunda
Penundaan aktivasi hingga penyisiran sejumlah titik SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai semakin menunjukkan persoalan pada tahap perencanaan.
Bagi mitra yang telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur, kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru.
Investasi yang sudah telanjur dikeluarkan tetap harus ditanggung, termasuk kewajiban pembayaran apabila modal diperoleh melalui pinjaman bank.
Gabriel menilai kerugian finansial para mitra merupakan konsekuensi dari keputusan bisnis yang mereka ambil. Namun, ia justru melihat persoalan yang lebih serius pada dampak program terhadap masyarakat penerima manfaat.
"Jadi ini salah satu implikasi dari ketidakcermatan pemerintah merancang kebijakan. Ya efeknya ya seperti ini. Saya sih tidak masalah efeknya toh pada mereka yang adalah kroni-kroni yang menjadi pelaksana dari program MBG," tegasnya.
Menurut Gabriel, persoalan MBG tidak berhenti pada pemilik dapur yang berisiko mengalami kerugian. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat justru menjadi hal yang lebih mengkhawatirkan.
Kasus keracunan yang kembali terjadi dan menimpa ratusan santri atau siswa penerima MBG disebutnya sebagai tanda bahwa persoalan tata kelola program harus segera dievaluasi.
TERPOPULER
