Guru Besar UGM Desak Pemerintah Setop MBG, Prioritaskan Penanganan Bencana

Suara.com - Pemerintah didesak untuk merevisi prioritas kebijakan nasional dengan mendahulukan penanganan bencana alam ketimbang memaksakan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengalihan alokasi anggaran ke daerah terdampak bencana dinilai jauh lebih mendesak atas dasar kemanusiaan dan kondisi kedaruratan.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele menilai bahwa langkah memprioritaskan penanganan bencana merupakan keputusan rasional yang seharusnya mudah diambil oleh pemerintah dalam situasi krusial saat ini.

"Pemerintah sekadar mengatakan oke ini ada prioritas lain yang lebih tanda petik ya alasan kemanusiaan, alasan kedaruratan, maka anggarannya dialihkan ke pos-pos itu (penanganan bencana). Kalau sudah stabil, sudah normal, baru kemudian dipikirkan kembali," kata Gabriel saat dihubungi, Selasa (8/9/2026).

Keputusan untuk mempertahankan program yang belum stabil di tengah situasi darurat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Hal itu terbukti dengan berbagai kejadian keracunan MBG yang masih terus muncul.

Menurut Gabriel, sikap enggan menghentikan atau mengalihkan anggaran MBG disinyalir erat kaitannya dengan komitmen politik elektoral serta tata kelola anggaran besar yang melibatkan banyak pihak.

"Lagi-lagi gampang saja kok. Ini kok yang darurat tidak ditangani dengan baik, yang justru menciptakan masalah malah dipertahankan. Nah, cara membacanya ya tadi itu, kepentingan elektoral di satu sisi dan kepentingan rente di sisi yang lain," ujarnya.

Selain isu pengalihan anggaran bencana, kelanjutan program MBG juga disorot tajam menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa para siswa di berbagai wilayah.

Gabriel menegaskan bahwa penanganan yang hanya membekukan atau menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara parsial tidak akan menyelesaikan akar masalah.

Rentetan kasus keracunan yang terjadi secara berulang menandakan adanya kelemahan mendasar dalam sistem tata kelola program, sehingga dibutuhkan evaluasi menyeluruh dari hulu hingga hilir.

"Karena terjadi berkali-kali, berulang-ulang, maka ini problem yang lebih sistematis. Dan problem sistematis itu ya harus diselesaikan juga secara sistematis... Yang kita harapkan itu adalah sistemnya, mulai dari hulu, dari perencanaan, sampai ke evaluasi," tegasnya.

Pemerintah diharapkan tidak sekadar mengejar target capaian kuantitatif atau angka statistik semata dalam mengimplementasikan program MBG.

Penyelenggaraan program sosial yang melibatkan anak-anak sekolah wajib mengedepankan kualitas, keamanan pangan, serta fleksibilitas pengelolaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.