- Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai pidato politik AHY mengandung tujuan politik tertentu.
- Pernyataan AHY mengenai batas waktu kekuasaan diartikan sebagai dugaan sinyal ketidakpuasan terhadap internal pemerintahan saat ini.
- PDIP menyatakan kebenaran dugaan tersebut dapat diamati melalui intensitas komunikasi AHY dengan Presiden Prabowo.
Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan yang tidak berlangsung selamanya bisa menjadi sinyal adanya ketidakpuasan terhadap kondisi internal pemerintahan.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan pernyataan AHY memang dapat dimaknai secara normatif.
Namun, karena disampaikan dalam pidato politik, pernyataan tersebut dinilai memiliki konteks dan tujuan politik tertentu.
"Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula," kata Deddy dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Menurut Deddy, dari perspektif politik, pesan tersebut bisa saja ditujukan kepada pihak tertentu di dalam pemerintahan, termasuk koalisi maupun institusi atau lembaga pemerintahan.
"Kalau ini yang dijadikan sudut pandang, maka patut diduga ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi/lembaga tertentu," katanya.

Meski demikian, Deddy mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai kondisi yang sebenarnya dirasakan AHY.
Ia menyebut dugaan tersebut dapat dilihat dari intensitas komunikasi AHY maupun Partai Demokrat dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Tinggal dilihat apakah ada sinyal-sinyal ketidakpuasan atau kekecewaan dari AHY atau partainya terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan saat ini. Saya tidak berani menebak-nebak. Tinggal dicek seberapa sering AHY sebagai Menteri atau Ketua Umum Parpol berkomunikasi atau berinteraksi dengan Presiden," tuturnya.
Pernyataan AHY sebelumnya disampaikan dalam pidato rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada September 2026.
Dalam pidatonya, AHY menyinggung perjalanan Demokrat yang pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Ia mengingatkan kekuasaan bukan sesuatu yang dimiliki seseorang untuk selamanya, melainkan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
AHY juga menyampaikan pentingnya menjaga demokrasi, termasuk profesionalitas dan netralitas aparatur negara. Ia menekankan pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan menghormati perbedaan.