REGIONAL:
- Analis politik Selamat Ginting menilai pidato AHY pada Kamis (10/9/2026) mengandung pesan penting tentang batas kekuasaan.
- Posisi AHY sebagai ketua umum partai dan menteri pemerintahan memperkuat dugaan persiapan politik menuju Pilpres 2029.
- Pernyataan tersebut dinilai sebagai langkah strategis bagi AHY untuk membangun visibilitas politik meskipun bukan deklarasi pencapresan.
Suara.com - Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai batas kekuasaan memiliki pesan politik yang dapat dikaitkan dengan persiapan menuju Pilpres 2029.
"Ya tentu saja bagi saya mudah sekali ya dibaca pidato politik AHY, mudah sekali untuk kita baca," kata Ginting dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (10/9/2026).
Ginting menyoroti posisi AHY yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Pertama AHY memiliki kekuasaan karena dia juga Ketua Umum Partai Demokrat yang berada di koalisi pemerintahan dan dia juga menteri di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Menurut Ginting, posisi tersebut membuat pernyataan AHY mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu memiliki makna politik.
"Kita akan melihat pidato itu memiliki pesan bahwa kekuasaan itu harus ada batas waktu dan merupakan amanah dari rakyat. Ini mirip-mirip kan dengan yang disampaikan Poros Solo, maka kita harus lihat ini pesan dari Poros Cikeas," katanya.
Ia menilai pesan tersebut dapat memiliki resonansi politik menuju Pilpres 2029, meski Partai Demokrat telah membantah pidato AHY sebagai deklarasi pencapresan.
"Ya sah-sah saja Demokrat mengatakan seperti itu, tapi bagi saya sah-sah juga kalau ada persepsi publik, perspektif politik, ini adalah langkah awal pencapresan 2029," ujarnya.
Ginting mengatakan pembacaan terhadap pidato politik tidak cukup hanya berdasarkan teks yang disampaikan. Menurutnya, momentum, panggung, posisi AHY sebagai Ketua Umum Demokrat, serta kader partai yang menjadi audiens juga perlu diperhatikan.
"Maka AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat sekaligus bagian dari pemerintahan, kalimat yang diucapkan bahwa kekuasaan itu memiliki batas otomatis mempunyai resonansi politik menuju 2029 mendatang," kata Ginting.
Meski belum dapat disebut sebagai deklarasi pencapresan, Ginting menilai pidato tersebut menunjukkan adanya upaya AHY membangun posisi politik.
"Jadi memang belum tentu ini sebuah deklarasi menuju pencapresan tetapi jelas ini merupakan proses membangun political visibility," ujarnya.
Reporter : Agustin Dwi Anggraini
TERPOPULER