Warga Bangkok Protes WN Israel Diduga Caplok Lahan di Thailand

Suara.com - Demo skala besar pecah di depan Kedutaan Besar Israel di Bangkok. Pendemo menuntut pengetatan pengawasan kepemilikan aset asing warga Israel dan praktik nominee. Massa mendesak seluruh warga negara asing tanpa terkecuali untuk tunduk pada regulasi hukum serta adat istiadat setempat.

Para demonstran memadati area luar Gedung Ocean Tower II di Jalan Sukhumvit 21 dengan membentangkan beragam atribut protes.

Beberapa tulisan di spanduk menegaskan sikap warga lokal, di antaranya “Thailand menyambut wisatawan, bukan penjahat perang,” “Tidak ada pad thai untuk penjahat perang,” “Boikot Israel” dan “Hentikan Genosida,” menurut The Nation.

Inisiator aksi menegaskan langkah ini murni demi memproteksi kedaulatan negara, aset domestik, serta daya saing pelaku usaha lokal. Mantan pimpinan People’s Alliance for Democracy, Sondhi Limthongkul, turun langsung memimpin barisan melalui gerakan “Take Thailand Back”.

Aksi ini juga dihadiri barisan tokoh kritis seperti Ketua Thailand Watch Foundation Panthep Puapongpan, Nitithorn Lamlue, hingga pimpinan Network of Students and People for Reform of Thailand Pichit Chaimongkol.

Di hadapan massa, Sondhi membacakan sikap resminya melalui surat terbuka berbahasa Thailand dan Inggris. Sondhi mendesak Kedutaan Besar Israel dan pemerintah Thailand untuk mengambil langkah konkret, bukan sekadar menerima petisi yang disampaikan para demonstran.

Demonstran mendesak diplomat Israel memerintahkan warganya agar patuh pada budaya lokal dan tak melindungi oknum bermasalah. Selain itu, otoritas diminta mengusut tuntas kepemilikan tanah mencurigakan serta operasional jaringan pusat Chabad di Thailand.

Isu kemanusiaan global turut disuarakan agar pemerintah Israel segera menghentikan kejahatan perang dan mematuhi hukum internasional. Mereka menyayangkan sikap sebagian oknum warga Israel yang dinilai sering memicu gesekan sosial akibat pengabaian aturan lokal.

Dugaan penguasaan lahan di Chachoengsao serta ekspansi pusat Chabad memicu kekhawatiran akan adanya upaya pendudukan teritorial secara halus. Untuk memperluas tekanan, gelombang protes serupa dijadwalkan bakal merembet ke kawasan Chonburi, Chanthaburi, hingga Khon Kaen.

Aksi ini berlatar belakang meningkatnya keresahan publik Thailand terhadap maraknya penguasaan properti oleh pihak asing secara ilegal. Praktik penguasaan aset lewat nama warga lokal (nominee) dinilai mengancam kedaulatan ekonomi dan ruang hidup masyarakat setempat.