-
Walikota Zohran Mamdani memicu kontroversi karena tetap menghadiri peringatan 25 tahun tragedi 9/11.
-
Penolakan dipicu pembukaan 170.000 dokumen kualitas udara serta rekam jejak politik sang walikota.
-
Sejumlah tokoh politik dan keluarga korban mengancam membelakangi panggung atau memboikot acara memorial.
Suara.com - Walikota New York Zohran Mamdani mengonfirmasi kehadirannya dalam peringatan 25 tahun tragedi serangan 9/11 di Ground Zero meski mendapat penolakan keras dari sejumlah politisi senior Partai Republik. Langkah pimpinan muslim pertama Kota New York ini diambil hanya tiga hari setelah pemerintahannya merilis 170.000 dokumen rahasia terkait manipulasi data kualitas udara pascabencana WTC.
Data resmi yang baru dibuka ke publik tersebut membuktikan klaim menyesatkan pejabat lintas era yang dahulu menyatakan udara New York aman dihirup usai reruntuhan menara kembar roboh. Pengungkapan arsip sensitif ini kian memicu ketegangan politik jelang upacara penghormatan korban serangan terorisme tersebut.
Di sisi lain, gelombang penolakan dari kubu konservatif terus menguat melalui kampanye petisi online yang telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan. Para penentang meminta Wali Kota Mamdani membatalkan rencana hadir guna menjaga fokus acara pada penghormatan para korban.
Rudy Giuliani selaku pemimpin New York saat bencana 2001 secara terbuka mengecam rencana kedatangan pimpinan kota saat ini. Mantan Gubernur George Pataki serta kandidat gubernur Bruce Blakeman turut mendesak agar kursi kepemimpinan kota dibiarkan kosong dalam prosesi tersebut.
Langkah balasan di lapangan bahkan diancam oleh Bruce Blakeman yang bersumpah akan membelakangi panggung jika Mamdani tetap menunjukkan diri. Situasi ini menunjukkan bagaimana polarisasi politik masih membayangi panggung peringatan bencana paling berdarah di Amerika Serikat.
Rangkaian pembongkaran fakta atas penanganan tragedi masa lalu menjadi pematik utama lonjakan emosi kelompok oposisi. Mamdani menegaskan bahwa pengungkapan arsip bertujuan memberikan keadilan bagi para korban luka dan sakit akibat paparan racun.
“Masyarakat jatuh sakit karena pemimpin yang mereka percayai berbohong dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka aman untuk menghirup udara beracun,” kata Mamdani saat mengumumkan pembukaan dokumen berharga tersebut, dikutip dari CNN Internasional, Jumat (11/9/2026).
Meski demikian, pimpinan kota berusia muda ini memilih untuk tidak menyalahkan nama-nama tokoh secara spesifik atas kelalaian masa lalu. Seluruh penilaian atas sikap pejabat lama sepenuhnya diserahkan kepada penafsiran masyarakat luas.
Di luar masalah rilis dokumen, komitmen Mamdani untuk merawat ingatan publik atas peristiwa kelam itu terus dijalankan. Pihaknya resmi menetapkan tanggal 11 September sebagai hari peringatan dan pengabdian masyarakat pertama di New York.
“Saya bangga menjadi wali kota di kota ini; saya mencintai kota ini dan saya mencintai negara ini. Fokus utama minggu ini adalah pada keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka akibat aksi teror mengerikan pada 11 September, 25 tahun yang lalu,” ujar Mamdani kepada awak media.
Pengamat politik dari DePaul University, Scott Hibbard, menilai politisasi isu terorisme kerap dimanfaatkan menjelang momentum pemilu. Tekanan politik dinilai sengaja diciptakan untuk menekan figur pemimpin tertentu di tengah dinamika elektoral.
“Anda bisa mendapatkan banyak daya tarik dengan mempolitisasi terorisme,” ungkap Hibbard yang memotret wajah antarpejabat tersebut.
Anggota Dewan Kota New York, Shahana Hanif, menilai tuduhan yang diarahkan kepada wali kota mengandung unsur diskriminasi yang tidak adil. Menurutnya, komunitas muslim di New York juga merupakan bagian dari korban yang kehilangan keluarga saat insiden terjadi.
“Saya prihatin melihat wali kota diperlakukan secara berbeda hanya karena ia seorang Muslim,” ujar Shahana Hanif saat menyampaikan tanggapannya.
“Saya sangat sedih memikirkan warga Muslim New York—yang juga kehilangan orang-orang terkasih serta petugas tanggap darurat yang beragama Islam—kita semua telah melalui peristiwa itu, termasuk gelombang Islamofobia yang sangat berat setelahnya dan, sayangnya, masih terus terjadi hingga kini,” tambah Hanif mengenai dinamika sosial pascabencana.